Eddy Flo
MerahPutih.Com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya hingga kini masih mengkaji pengajuan surat penahanan atas tersangka Habil Marati alias HM.
HM melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan tersebut atas dasar kesehatan.
Baca Juga: Yusril Masih Gagal Keluarkan Habil Marati dari Bui Gara-Gara Ini
"Belum, masih dikaji ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, Selasa (16/7).
Sebelumnya, tersangka Habil Marati alias HM resmi melayangkan surat penangguhan penahanan ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. HM ditetapkan tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan sebagai penyandang dana dalam rencana pembunuhan terhadap empat pejabat tinggi negara dan satu orang pendiri lembaga survei.
"Sudah (mengajukan surat penangguhan penahanan). Saat ini masih dipertimbangkan oleh penyidik Polda Metro Jaya," kata Yusril dikonfirmasi.
Surat penangguhan itu dilayangkan pada Rabu (10/7) lalu. Yusril menjelaskan, pengajuan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan. Kendati demikian, dia tak menjelaskan penyakit yang diderita kliennya tersebut.
"Penangguhan itu (diajukan) karena dia kurang sehat," tutupnya.
Baca Juga: Yusril Siapkan Strategi Khusus untuk Loloskan Politisi PPP Habil Marati
Untuk diketahui, Habil Marati disebut sebagai penyandang dana eksekutor empat pejabat negara yang menjadi target pembunuhan. Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam, mengungkapkan Habil memberi uang kepada mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen sebesar SGD15 ribu atau setara Rp150 juta.
Kivlan disebut memberikan uang itu kepada anak buahnya, Iwan Kurniawan alias Helmi Kurniawan untuk membeli senjata laras panjang dan pendek. Senjata itu disebut untuk membunuh mati Menkopolhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.(Knu)
Baca Juga: Jadi Pengacara Habil Marati, Yusril Tak Pusingkan Posisinya Sebagai Ketua Tim Hukum Jokowi
