Polemik PT Freeport Pengalihan Isu Kewajiban Divestasi Saham
Effendi Simbolon sedang pegang mic dalam diskusi membahas isu reshuffle jilid dua. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
MerahPutih Bisnis - Polemik terkait perpanjangan PT Freeport Indonesia terus menjadi perbincangan yang hangat belakangan ini, khususnya di kalangan politisi Senayan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengimbau untuk tidak terus membicarakan perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika itu yang nantinya justru malah melupakan kewajiban Freeport untuk mendivestasikan sahamnya.
Menurut Effendi Simbolon perkara yang harus diselesaikan adalah soal divestasi saham.
"Isu ini adalah pengalihan, yang perlu dipantau yaitu kewajibannya (Freeport) melepas sahamnya (divestasi). Jangan sampai kita dialihkan pake cara infotainment," ujar Effendi Simbolon, dalam diskusi publik bertema "Freeport Bikin Repot" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (21/11).
Hal senada pun diungkapkan oleh anggota DPR RI Fraksi Hanura Inas Nasrullah.
"Sekarang itu kita Fokus di divestasi saham, jangan sampai Freeport lupa untuk mendivestasikan sahamnya. Apalgi sekarang ada rencana divestasi melalui skema IPO," tutup Inas.(rfd)
Baca Juga:
- PT Freeport Rekam Pembicaraan dengan Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin Terancam
- Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport
- PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
- Akhirnya Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
- Pemerintah Tahan Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport
Bagikan
Berita Terkait
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026