PKS Usulkan Solusi Atasi Meroketnya Harga Telur


Telur ayam. Foto: Erika Varga/Pixabay
MerahPutih.com - Harga telur teros meroket. Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional (IPHPS), harga telur mencapai Rp 31.500 per kg. Ini merupakan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak memberberkan solusi mengatasi kenaikan harga telur. Menurut Amin, solusinya harus ada perbaikan tata niaga, misalnya dengan memperpendek rantai pemasaran telur.
Baca Juga:
Tata niaga pakan seperti jagung, kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga harus dibenahi agar rantai pemasaran lebih pendek sehingga harga lebih murah.
“Ini momentum membenahi tata niaga pakan dan telur,” kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/8).
Amin meminta pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha peternakan kecil dan menengah yang tahun lalu sempat dihantam pandemi.
"Sehingga bisa bangkit dan kembali memulai usahanya, misalnya dengan menggenjot kredit usaha rakyat (KUR) untuk peternakan," ujarnya.
Baca Juga:
Amin juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM di saat seperti ini karena itu bisa memicu inflasi naik lebih tinggi.
"Kenaikan BBM akan menaikan biaya transportasi baik pada rantai pemasaran telur maupun pakan ayam," imbuhnya.
Pemerintah, lanjut Amin, juga harus lebih serius membangun kemandirian industri pakan dengan memperkuat produksi bahan baku pakan seperti jagung dan kedelai (bungkil kedelai).
Selain itu, menurut Amin, solusi lainnya yakni menggantikan gandum dengan sorgum, dan mendorong peningkatan produksi tepung ikan dan tepung tulang.
“Sebagai negeri maritim, masak iya kita tidak sanggup mandiri untuk produksi tepung ikan,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Kenaikan Harga Telur Ayam Tidak Lepas dari Dampak Pandemi COVID-19
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita

Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing

Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial

DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional

Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi

DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan

DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045

PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang

Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
