PKS Usulkan Solusi Atasi Meroketnya Harga Telur

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 26 Agustus 2022
PKS Usulkan Solusi Atasi Meroketnya Harga Telur

Telur ayam. Foto: Erika Varga/Pixabay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harga telur teros meroket. Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional (IPHPS), harga telur mencapai Rp 31.500 per kg. Ini merupakan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak memberberkan solusi mengatasi kenaikan harga telur. Menurut Amin, solusinya harus ada perbaikan tata niaga, misalnya dengan memperpendek rantai pemasaran telur.

Baca Juga:

Harga Telur Naik, Saatnya Konsisten Konsumsi Protein Nabati

Tata niaga pakan seperti jagung, kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga harus dibenahi agar rantai pemasaran lebih pendek sehingga harga lebih murah.

“Ini momentum membenahi tata niaga pakan dan telur,” kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/8).

Amin meminta pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha peternakan kecil dan menengah yang tahun lalu sempat dihantam pandemi.

"Sehingga bisa bangkit dan kembali memulai usahanya, misalnya dengan menggenjot kredit usaha rakyat (KUR) untuk peternakan," ujarnya.

Baca Juga:

Anggota DPR Desak Pemerintah Kendalikan Harga Telur

Amin juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM di saat seperti ini karena itu bisa memicu inflasi naik lebih tinggi.

"Kenaikan BBM akan menaikan biaya transportasi baik pada rantai pemasaran telur maupun pakan ayam," imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Amin, juga harus lebih serius membangun kemandirian industri pakan dengan memperkuat produksi bahan baku pakan seperti jagung dan kedelai (bungkil kedelai).

Selain itu, menurut Amin, solusi lainnya yakni menggantikan gandum dengan sorgum, dan mendorong peningkatan produksi tepung ikan dan tepung tulang.

“Sebagai negeri maritim, masak iya kita tidak sanggup mandiri untuk produksi tepung ikan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kenaikan Harga Telur Ayam Tidak Lepas dari Dampak Pandemi COVID-19

#Telur #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan