PKS Tentukan Capres Paling Lambat Awal Tahun 2023

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 08 Agustus 2022
PKS Tentukan Capres Paling Lambat Awal Tahun 2023

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.(Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai politik sudah mulai mengusung tokoh yang dianggap mempunyai elektabilitas tinggi dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Salah satunya Partai NasDem.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan belum menentukan arah politik mengusung bakal calon presiden pada Pemilu Serentak 2024.

Baca Juga:

Fokus Lolos Parlemen, Partai Bekas Petinggi PKS Belum Pikirkan Capres

"Kalau PKS masih dalam komunikasi dengan partai lain. Insya Allah, mungkin akhir tahun atau awal tahun depan sudah muncul (nama bacapres)," kata Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dikutip dari Antara, Senin (8/8).

Saat ditanyakan terkait beberapa nama yang digadang-gadang maju sebagai capres salah satunya Anies Baswedan, kata Salim, tetap dimasukkan dalam usulan.

"Iya, termasuk nama-nama itu (Anies) masuk dalam nominasi kami untuk berkomunikasi dengan mereka semua. Sekarang belum, kami masih melihat, karena syarat (Presidential Threshold) itu tidak mudah," ujarnya.

Mengenai penjajakan koalisi dengan partai politik lainnya, kata Salim, kalau sudah cukup 20 persen baru diumumkan siapa calon presiden yang akan diusung nanti.

Baca Juga:

Tanggapan Anies Diusung NasDem Jadi Capres 2022

"Koalisi belum final, tapi kami tetap akan lakukan. Dengan partai mana, kami terus komunikasi, belum selesai," ujar Salim.

Sedangkan, untuk simbol tokoh di tubuh PKS untuk didorong capres , kata dia, itu merupakan keputusan Majelis Syuro PKS dan sampai sekarang dirinya masih dalam posisi tokoh pemimpin, tapi belum diputuskan masuk ke dalam proses capres.

Sejauh ini PKS, kata Salim, tim pemenangan terus bergerak dan mensosialisasikan partai kepada masyarakat untuk persiapan menghadapi pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024.

"Kami targetnya, mudah-mudahan kami bisa bertambah suara di dua digit, mudah-mudahan," katanya. (*)

Baca Juga:

Menteri Harus Mundur Bila Jadi Capres atau Cawapres

#PKS #Pemilu #Pemilu 2024 #Majelis Syura PKS #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - 1 jam, 40 menit lalu
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Bagikan