Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Tentukan Capres Paling Lambat Awal Tahun 2023

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 08 Agustus 2022
PKS Tentukan Capres Paling Lambat Awal Tahun 2023

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.(Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai politik sudah mulai mengusung tokoh yang dianggap mempunyai elektabilitas tinggi dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Salah satunya Partai NasDem.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan belum menentukan arah politik mengusung bakal calon presiden pada Pemilu Serentak 2024.

Baca Juga:

Fokus Lolos Parlemen, Partai Bekas Petinggi PKS Belum Pikirkan Capres

"Kalau PKS masih dalam komunikasi dengan partai lain. Insya Allah, mungkin akhir tahun atau awal tahun depan sudah muncul (nama bacapres)," kata Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dikutip dari Antara, Senin (8/8).

Saat ditanyakan terkait beberapa nama yang digadang-gadang maju sebagai capres salah satunya Anies Baswedan, kata Salim, tetap dimasukkan dalam usulan.

"Iya, termasuk nama-nama itu (Anies) masuk dalam nominasi kami untuk berkomunikasi dengan mereka semua. Sekarang belum, kami masih melihat, karena syarat (Presidential Threshold) itu tidak mudah," ujarnya.

Mengenai penjajakan koalisi dengan partai politik lainnya, kata Salim, kalau sudah cukup 20 persen baru diumumkan siapa calon presiden yang akan diusung nanti.

Baca Juga:

Tanggapan Anies Diusung NasDem Jadi Capres 2022

"Koalisi belum final, tapi kami tetap akan lakukan. Dengan partai mana, kami terus komunikasi, belum selesai," ujar Salim.

Sedangkan, untuk simbol tokoh di tubuh PKS untuk didorong capres , kata dia, itu merupakan keputusan Majelis Syuro PKS dan sampai sekarang dirinya masih dalam posisi tokoh pemimpin, tapi belum diputuskan masuk ke dalam proses capres.

Sejauh ini PKS, kata Salim, tim pemenangan terus bergerak dan mensosialisasikan partai kepada masyarakat untuk persiapan menghadapi pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024.

"Kami targetnya, mudah-mudahan kami bisa bertambah suara di dua digit, mudah-mudahan," katanya. (*)

Baca Juga:

Menteri Harus Mundur Bila Jadi Capres atau Cawapres

#PKS #Pemilu #Pemilu 2024 #Majelis Syura PKS #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Bagikan