Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Partai Garuda melayangkan gugatan terhadap UU Pemilu, di mana mereka menguji Pasal 170 ayat (1) terkait frasa "pejabat negara".
Kuasa Hukum Partai Garuda Munathsir Mustaman menilai menteri yang kini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju, juga pemohon yang mengusung menteri untuk menjadi capres atau cawapres, dapat mengalami kerugian konstitusional akibat Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu.
Baca Juga:
BNPT Minta Hindari Politisasi Agama saat Pemilu 2024
"Perlakuan berbeda antara menteri dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota apabila dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden oleh pemohon, juga telah mencederai dan menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945," ujar Munathsir.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus sepakat dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pejabat negara yang harus mengundurkan diri apabila menjadi calon peserta pemilu.
"UU Pemilu sudah dengan jelas membuat pengaturan soal klasifikasi pejabat negara yang harus mengundurkan diri jika menjadi calon peserta pemilu. Umumnya, pejabat yang diharuskan mengundurkan diri adalah pejabat negara yang ditunjuk atau tidak dipilih langsung oleh rakyat," kata Lucius dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (2/8).
Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu berbunyi, "Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya; kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota".
Ia mengatakan, menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dalam jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawaores). Untuk kepentingan pemilu, menteri harus mundur jika menjadi kandidat capres atau cawapres, karena hirarki kementeriannya sangat mungkin disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu.
"Ada konsekuensi-konsekuensi ketatanegaraan yang membuatnya tak bisa diatur mengundurkan diri karena menjadi peserta pemilu. Beda dengan menteri kabinet yang kursinya menjadi hak prerogatif presiden. Mereka bisa diganti setiap waktu," katanya. (Pon)
Baca Juga:
Pemerintah Klaim Tidak akan Revisi UU Pemilu
