PKS Tegaskan Tak Dukung Calon Independen di Pilgub DKI 2017

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Minggu, 24 April 2016
PKS Tegaskan Tak Dukung Calon Independen di Pilgub DKI 2017

Ketum DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Waka MS PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Panitia Milad PKS Achmad Ru'yat, Waketum DPW PKS DKI Jakarta Khaeruddin. (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan PKS tidak akan mendukung siapapun calon independent di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

"Yang jelas kami tidak mendukung perseorangan. PKS sangat layak mendukung kadernya atau kader dari partai politik yang lain," ucapnya saat milad PKS ke-18 di Hotel Kartika, Jakarta, Minggu (24/4).

Menurutnya semua orang memiliki hak untuk menentukan sikap. Dirinya pun tidak melarang bila ada orang yang mencalonkan diri sebagai calon independen.

"Ini bukan anti perseorangan, ini adalah pilihan politik. PKS menginginkan Jakarta yang lebih baik makanya kita memilih mencari gubernur yang baru," ujar Hidayat.

Meski begitu Hidayat mengaku PSK masih terus melakukan pendekatan kepada partai lain. Sejauh ini PKS belum memutuskan siapa yang akan dicalonkan di Pilgub DKI 2017.

"Keputusan finalnya belum, kami masih salam proses. Belum ada keputusan dari fraksi atau DPP PKS siapa calonnya. Ada beragam nama dari PKS tapi yang jelas PKS bagian dari KMP, kami berkomunikasi intensif dari rekan-rekan KMP, bahkan juga PDIP," katanya. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Maju Pilgub DKI, Nama Yusril Jadi Bang Iyus
  2. Jelang Pilgub DKI 2017, Ahok Tetap Akan Lakukan Relokasi
  3. Pilgub DKI Jakarta 2017, Lima Kepala Daerah Ini Pantas Jadi Cagub Alternatif
  4. Pilgub DKI Jakarta 2017, Ini Komentar Prabowo Soal Calon Independen
  5. Pilgub DKI Jakarta 2017, PKB Tunggu Keputusan Akar Rumput
#Hidayat Nur Wahid #PKS #Pilgub DKI 2017
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan