PKS Tagih Kelanjutan Penanganan Kasus Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU

MerahPutih.com - Isu dugaan kebocoran data pemilih yang sempat terjadi tak boleh dipandang remeh.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengingatkan kasus ini merupakan sesuatu yang sangat serius soal kualitas dan integritas KPU di bawah komando Hasyim Asy’ari tersebut.

Baca Juga:

KPU Jamin Materi Pertanyaan Debat Capres-Cawapres Tak Akan Bocor

“Mesti ada pihaknya yang bertanggung jawab, jangan anggap remeh masalah ini,” kata Mardani kepada wartawan dikutip di Jakarta, Senin (11/12).

Ia mempertanyakan bagaimana kelanjutan penanganan kasus yang dilakukan oleh BSSN maupun Bareskrim Polri terkait dengan kasus kebocoran data tersebut.

Mengapa sampai dengan saat ini, kasus itu tak kunjung menunjukkan hasil progresifnya.

“Hingga saat ini, belum ada yang menyatakan bertanggung jawab dan memberi klarifikasi,” ujar Mardani yang juga Ketua DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini.

Dia menyatakan akan mengejar kelanjutan kasus ini sampai dinyatakan tuntas dan terang benderang.

“Komisi II akan mengejar ini, karena maslah data ini vital sekali, bisa merusak banyak hal,” tuturnya.

Baca Juga:

Debat Perdana Capres-Cawapres, Jalanan Depan Gedung KPU Disterilkan

Secara umum, dampak dari kasus kebocoran data KPU oleh peretas hingga diklaim dijual di forum jual beli data ilegal itu bisa berdampak pada kualitas negara dalam menjaga keamanan data penduduknya.

“Bukan cuma kepentingan pribadi yang rusak, tapi juga negara dan bangsanya,” sambung Mardani.

Mardani pun mengingatkan kepada bahwa insiden peretasan itu jangan sampai kembali terulang. Jika sampai bocor lagi, maka KPU akan mendapatkan sentimen negatif dari publik.

“Perlu waspada, agar security system-nya terjaga,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus peretasan ini tersebar di publik karena seorang peretas dengan nama anonim Jimbo kedapatan menjual data kependudukan dan pemilih hasil pencurian dari server KPU. Bahkan data tersebut dijual dengan harga 2 BTC. (Knu)

Baca Juga:

Persoalan DPT, KPU Perlu Koordinasi dengan Dukcapil Sinkronisasi Data Pemilih Non-KTP Elektronik