PKS Tagih Kelanjutan Penanganan Kasus Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 11 Desember 2023
PKS Tagih Kelanjutan Penanganan Kasus Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU

Mardani Ali Sera. Foto: dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu dugaan kebocoran data pemilih yang sempat terjadi tak boleh dipandang remeh.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengingatkan kasus ini merupakan sesuatu yang sangat serius soal kualitas dan integritas KPU di bawah komando Hasyim Asy’ari tersebut.

Baca Juga:

KPU Jamin Materi Pertanyaan Debat Capres-Cawapres Tak Akan Bocor

“Mesti ada pihaknya yang bertanggung jawab, jangan anggap remeh masalah ini,” kata Mardani kepada wartawan dikutip di Jakarta, Senin (11/12).

Ia mempertanyakan bagaimana kelanjutan penanganan kasus yang dilakukan oleh BSSN maupun Bareskrim Polri terkait dengan kasus kebocoran data tersebut.

Mengapa sampai dengan saat ini, kasus itu tak kunjung menunjukkan hasil progresifnya.

“Hingga saat ini, belum ada yang menyatakan bertanggung jawab dan memberi klarifikasi,” ujar Mardani yang juga Ketua DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini.

Dia menyatakan akan mengejar kelanjutan kasus ini sampai dinyatakan tuntas dan terang benderang.

“Komisi II akan mengejar ini, karena maslah data ini vital sekali, bisa merusak banyak hal,” tuturnya.

Baca Juga:

Debat Perdana Capres-Cawapres, Jalanan Depan Gedung KPU Disterilkan

Secara umum, dampak dari kasus kebocoran data KPU oleh peretas hingga diklaim dijual di forum jual beli data ilegal itu bisa berdampak pada kualitas negara dalam menjaga keamanan data penduduknya.

“Bukan cuma kepentingan pribadi yang rusak, tapi juga negara dan bangsanya,” sambung Mardani.

Mardani pun mengingatkan kepada bahwa insiden peretasan itu jangan sampai kembali terulang. Jika sampai bocor lagi, maka KPU akan mendapatkan sentimen negatif dari publik.

“Perlu waspada, agar security system-nya terjaga,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus peretasan ini tersebar di publik karena seorang peretas dengan nama anonim Jimbo kedapatan menjual data kependudukan dan pemilih hasil pencurian dari server KPU. Bahkan data tersebut dijual dengan harga 2 BTC. (Knu)

Baca Juga:

Persoalan DPT, KPU Perlu Koordinasi dengan Dukcapil Sinkronisasi Data Pemilih Non-KTP Elektronik

#PKS #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Bagikan