PKS Soroti Harga Pangan yang Kian Melambung

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 Juli 2022
PKS Soroti Harga Pangan yang Kian Melambung

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Jaka/Man/DPR RI

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyoroti harga pangan yang semakin melambung tinggi. Menurutnya, persoalan kenaikan harga pangan bukan hanya persoalan Kementerian Pertanian.

Ia menilai, persoalan harga pangan ini sudah menjadi persoalan multidimensi yang mesti melibatkan seluruh elemen pemerintah dalam menyelesaikannya. Akmal meminta semua pihak untuk segera memberi perhatian serius.

Baca Juga

Langkah Airlangga Hadapi Krisis Pangan Global

"Tidak saja persoalan produksi, hampir seluruh faktor eksternal dan internal negara kita telah memberi kontribusi kenaikan harga pangan. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, akan mengguncang kondisi ekonomi masyarakat karena daya beli mereka semakin menurun,” kata Akmal dalam keterangannya, Jumat (8/7).

Akmal mengingatkan, harga pangan yang tinggi bila dibiarkan akan berefek domino yang memengaruhi sektor lain. Bahkan Kementerian Keuangan pun sudah memahami bahwa ada ancaman inflasi akibat meningkatnya harga pangan.

Karena sensitifnya harga pangan terhadap inflasi, kata Akmal, stok cadangan pangan harus menjadi kebijakan pemerintah dalam mengelola manajemen krisis. Ia mengingatkan jangan sampai salah langkah mengelola stok, karena mengelola produksi masih kewalahan.

"Manajemen stok harus baik, dan peningkatan produksi beras, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng masih dapat dilakukan karena komoditas ini potensial untuk meningkat jumlah produksinya,” imbuhnya.

Baca Juga

Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Nasional dan Antisipasi Krisis Pangan Global

Legislator asal dapil Sulawesi Selatan II ini menambahkan, meskipun Indonesia memiliki pasokan pangan yang relatif aman, dengan ditunjukkan tiga tahun terakhir produksi beras sesuai harapan. Namun pada kenyataannya, hampir semua komoditas naik terutama sembilan bahan pokok seperti daging sapi, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng.

“Di masa yang akan datang, pemerintah mesti dapat meningkatkan kemampuan petani kita dengan alat, modal hingga produk bibit, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing baik secara harga maupun kualitas," ujarnya.

Menurut Akmal, produksi pangan dimana di dalamnya ada pertanian, perikanan, peternakan mesti menjadi leading sektor terhadap pengendalian pangan termasuk tata niaganya.

"Selama ini sering bertabrakan antara kementerian teknis dan regulator sehingga tidak ada titik temu dalam menangani persoalan pangan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Minta Putin Jamin Keamanan Jalur Ekspor Pangan Ukraina

#Komisi IV DPR #Harga Bahan Pokok #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan satwa di Bandung Zoo. Konflik tersebut mengancam kelangsungan hidup sekitar 700 satwa.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Indonesia
Harga Mayoritas Kebutuhan Pokok Kompak Turun pada Minggu (10/8), Bikin Emak-Emak Auto Tersenyum Lebar
Penurunan ini mencakup berbagai bahan pokok seperti cabai rawit merah, bawang merah, beras, dan daging ayam
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Harga Mayoritas Kebutuhan Pokok Kompak Turun pada Minggu (10/8), Bikin Emak-Emak Auto Tersenyum Lebar
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Praktik pengoplosan beras tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Indonesia
Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja
Komisi IV DPR RI mengingatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga bisa berjalan baik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan
Kasus beras oplosan ini sangat bertolak belakang dengan semangat pemerintah menuju swasembada pangan.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan
Indonesia
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, di mana ia juga mengungkap 50-60 persen beras tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan spesifikasi berat.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Hal itu diketahui saat Presiden PKS periode 2025-2030 Almuzammil Yusuf menghadiri rapat pleno fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.
Frengky Aruan - Kamis, 26 Juni 2025
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Pemberian izin tambang di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat merupakan bentuk kelalaian serius.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Juni 2025
Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Bagikan