PKS Soroti Harga Pangan yang Kian Melambung

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 Juli 2022
PKS Soroti Harga Pangan yang Kian Melambung

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Jaka/Man/DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyoroti harga pangan yang semakin melambung tinggi. Menurutnya, persoalan kenaikan harga pangan bukan hanya persoalan Kementerian Pertanian.

Ia menilai, persoalan harga pangan ini sudah menjadi persoalan multidimensi yang mesti melibatkan seluruh elemen pemerintah dalam menyelesaikannya. Akmal meminta semua pihak untuk segera memberi perhatian serius.

Baca Juga

Langkah Airlangga Hadapi Krisis Pangan Global

"Tidak saja persoalan produksi, hampir seluruh faktor eksternal dan internal negara kita telah memberi kontribusi kenaikan harga pangan. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, akan mengguncang kondisi ekonomi masyarakat karena daya beli mereka semakin menurun,” kata Akmal dalam keterangannya, Jumat (8/7).

Akmal mengingatkan, harga pangan yang tinggi bila dibiarkan akan berefek domino yang memengaruhi sektor lain. Bahkan Kementerian Keuangan pun sudah memahami bahwa ada ancaman inflasi akibat meningkatnya harga pangan.

Karena sensitifnya harga pangan terhadap inflasi, kata Akmal, stok cadangan pangan harus menjadi kebijakan pemerintah dalam mengelola manajemen krisis. Ia mengingatkan jangan sampai salah langkah mengelola stok, karena mengelola produksi masih kewalahan.

"Manajemen stok harus baik, dan peningkatan produksi beras, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng masih dapat dilakukan karena komoditas ini potensial untuk meningkat jumlah produksinya,” imbuhnya.

Baca Juga

Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Nasional dan Antisipasi Krisis Pangan Global

Legislator asal dapil Sulawesi Selatan II ini menambahkan, meskipun Indonesia memiliki pasokan pangan yang relatif aman, dengan ditunjukkan tiga tahun terakhir produksi beras sesuai harapan. Namun pada kenyataannya, hampir semua komoditas naik terutama sembilan bahan pokok seperti daging sapi, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng.

“Di masa yang akan datang, pemerintah mesti dapat meningkatkan kemampuan petani kita dengan alat, modal hingga produk bibit, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing baik secara harga maupun kualitas," ujarnya.

Menurut Akmal, produksi pangan dimana di dalamnya ada pertanian, perikanan, peternakan mesti menjadi leading sektor terhadap pengendalian pangan termasuk tata niaganya.

"Selama ini sering bertabrakan antara kementerian teknis dan regulator sehingga tidak ada titik temu dalam menangani persoalan pangan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Minta Putin Jamin Keamanan Jalur Ekspor Pangan Ukraina

#Komisi IV DPR #Harga Bahan Pokok #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Daniel Johan mendorong rehabilitasi lahan bekas karhutla dengan pohon keras dan tanaman produktif. Meminta anggaran kehutanan memprioritaskan pemulihan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
Mendag Tegaskan Program MBG tak Picu Kenaikan Harga Bahan Pokok
Program MBG turut mendukung penyerapan pasokan bahan pokok.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Mendag Tegaskan Program MBG tak Picu Kenaikan Harga Bahan Pokok
Indonesia
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Firman Soebagyo menegaskan dugaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Kementerian Kehutanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta mitigasi El Nino dilakukan secara cepat dan terintegrasi guna menjaga produktivitas pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Indonesia
El Nino Berpeluang Capai 98 Persen, DPR Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Darurat Karhutla dan Kekeringan
Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin meminta pemerintah segera melakukan mitigasi darurat menghadapi El Nino yang berpeluang mencapai 98 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Juli 2026
El Nino Berpeluang Capai 98 Persen, DPR Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Darurat Karhutla dan Kekeringan
Indonesia
Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG
Anggota Komisi IV DPR meminta BGN mengoptimalkan penyerapan telur lokal melalui program MBG untuk membantu peternak dan memenuhi kebutuhan gizi anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG
Indonesia
Pembangunan Cold Storage Kampung Nelayan Dinilai Bisa Putus Ketergantungan Nelayan pada Tengkulak
Anggota Komisi IV DPR RI mendukung pembangunan cold storage dalam program Kampung Nelayan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Pembangunan Cold Storage Kampung Nelayan Dinilai Bisa Putus Ketergantungan Nelayan pada Tengkulak
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gencar Bongkar Mafia Pangan Penyebab Harga Minyak Goreng Naik
Anggota Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengusut mafia pangan yang diduga menyebabkan kenaikan harga minyak goreng dan mengganggu distribusi pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
DPR Minta Pemerintah Gencar Bongkar Mafia Pangan Penyebab Harga Minyak Goreng Naik
Indonesia
Jelang Idul Adha 2026, DPR Minta Pengawasan Ketat Hewan Kurban untuk Cegah PMK
DPR meminta pengawasan ketat terhadap hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Sebab, penyakit PMK mulai mengintai.
Soffi Amira - Selasa, 05 Mei 2026
Jelang Idul Adha 2026, DPR Minta Pengawasan Ketat Hewan Kurban untuk Cegah PMK
Bagikan