Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Rantai pasokan pangan mengalami gangguan semenjak COVID-19, lalu diperparah akibat dampak konflik di Ukraina. Pemerintah tengah melakukan penguatan ketahanan pangan nasional.
Kementerian Koordinator Perekonomian menyiapkan sejumlah langkah strategis mengantisipasi krisis pangan global tersebut, agar tidak terlalu berdampak pada masyarakat di dalam negeri.
Baca Juga:
Jokowi Minta Putin Jamin Keamanan Jalur Ekspor Pangan Ukraina
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, sampai bulan Juli ini kondisi pangan strategis relatif aman, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga.
Airlangga menyampaikan, Indonesia memiliki ketersediaan pangan yang memadai hingga akhir tahun 2024. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras.
Ia memaparkan, berdasarkan data dan neraca yang dipaparkan pada rapat internal dengan Presiden, stok per Desember 2021 adalah 7 juta ton dan stok Bulog lebih dari 1 juta ton.
"Artinya kalau ekspor 200.000 ribu ton masih aman," katanya.
Pemerintah, kata ia, juga akan memberikan bantuan beras tahun 2022 untuk 19,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan revisi regulasi Perpres 48 Tahun 2016 untuk penguatan penugasan Bulog.
Beberapa ketentuan yang akan diatur antara lain terkait penggunaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah), pelepasan stok CBP, kriteria stok beras turun mutu dan penggunaan dana untuk pelepasan stok.
Selain itu, berencana menyalurkan jagung untuk peternak mikro kecil sebesar 50 ribu ton dengan melakukan perpanjangan penugasan Bulog hingga 31 Juli 2022.
Program lainnya adalah transformasi kebijakan pupuk bersubsidi mulai dari refocusing target subsidi menjadi 2 jenis pupuk dan 9 komoditas prioritas strategis.
"Serta transformasi digital dan revisi beberapa regulasi yang diperlukan," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Jokowi Sebut 323 Juta Orang Terancam Hadapi Kerawanan Pangan Akut
