Headline

PKS Siap Beri Perhitungan Jika Gerindra Masih Hambat Posisi Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 09 November 2018
PKS Siap Beri Perhitungan Jika Gerindra Masih Hambat Posisi Wagub DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kesepakatan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta antara PKS dan Gerindra memang sudah tercapai. Namun masih ada ganjalan berupa tuntutan adanya fit and proper test yang diajukan Gerindra kepada kandidat Wagub yang diajukan PKS.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti yang diungkapkan salah satu kadernya Triwisaksana, fit and proper test semestinya tidak perlu dilalukan. Sebab, kader yang diajukan sudah memenuhi kriteria sebagai wakil gubernur. Apalagi, jabatan wakil gubernur itu jabatan politis bukan jabatan fungsional seperti kepala dinas atau direksi badan usaha.

Tak heran, kemudian muncul dugaan bahwa fit and proper test tidak lebih dari upaya Gerindra untuk menghambat PKS mendapatkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Atas dasar itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan partainya akan memberi perhitungan kepada Gerindra jika uji kelayakan atau fit and proper test dimanfaatkan untuk menghambat PKS mendapat jabatan Wagub DKI.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik (MP/Asropih)

Namun saat kini, lanjut Suhaimi, PKS masih berprasangka positif dan merespon baik kebijakan fit and proper test sebagai niat baik Gerindra untuk menyerahkan kursi DKI 2 kepada PKS.

"Nah kalau menghambat baru kita reaksi. Tapi kalau saya masih khusnuzon terhadap temen-teman Gerindra itu punya niat baik," kata Suhaimi saat dihubungi, Jumat (9/11).

Suhaimi berharap, pembentukan badan fit and proper test segera dibentuk agar kursi DKI 2 tak lama kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno maju Pilpres 2019.

Ia pun saat ini tak mengetahui siapa saja nama yang menjadi tim tersebut, karena wewenang tersebut ada ditangan Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo.

"Tanya ke pak Syakir aja tanyanya karena itu kan di struktur DPW. Saya lagi dil uar kota. Nama-namanya mungkin sudah dikasih," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra sepenuhnya telah menyerahkan kursi Wagub DKI Jakarta kepada PKS. Namun calon kandidat harus mengikuti mekanisme uji kelayakan atau fit and proper test.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) kemarin.

Dengan penyerahan kursi Wagub ke PKS, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, PKS sekuat tenaga akan memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 mendatang.

"Yang jelas Prabowo-Sandi harus kita menangkan, clear," kata Syakir di Jakarta, Senin (5/11) malam.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jubir TKN KIK: Politik Genderuwo Ditujukan Kepada Politisi Berpandangan Pesimistis

#PKS #Partai Gerindra #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Bagikan