PKS Pastikan Usung Kader Internal di Pilkada Kota Depok

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 28 Agustus 2023
PKS Pastikan Usung Kader Internal di Pilkada Kota Depok

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Ahmad Syaikhu (kiri) bersama Ketua DPD PKS Kota Depok yang juga Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DPD PKS Kota Depok menetapkan Imam Budi Hartono sebagai calon Wali Kota Depok 2024 untuk selanjutnya diajukan ke pengurus pusat partai politik tersebut.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Ahmad Syaikhu menegaskan, PKS mengusung calon wali kota Depok kader internal untuk Pilkada Depok yang digelar pada November 2024.

Baca Juga:

DPR Pastikan Tak Ada Rencana Penundaan Pilkada 2024

"Tentunya kami memprioritaskan dari internal partai. Apa lagi di Depok sudah berapa periode diberi amanah untuk memimpin kota Depok, lebih layak kader sendiri bisa tampil memimpin Kota Depok," ujarnya.

Ahmad Syaikhu mengatakan, terkait pemilihan kepala daerah 2024 PKS telah membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan prosesnya sedang berjalan.

"(PKS) Sudah buat juklak terkait Pilkada 2024 ini masih sedang berproses jadi usulan-usulan kita tampung dari daerah baru nanti di DPP PKS. Sampai sekarang ini saya belum menerima usulan dari wilayah," ungkapnya.

Ia menegaskan, proses calon kepala daerah diusulkan dari pengurus partai di daerah ke DPP termasuk dari DPD PKS Depok.

"Jadi biarkan berproses sehingga mengerucut pada satu nama, siapa yang mewakili Depok ke depan," ungkapnya.

PKS Depok menetapkan nama Imam Budi Hartono sebagai calon wali kota ke DPP PKS, karena hasil penjaringan internal suaranya mencapai 81 persen.

Imam Budi Hartono sebagai calon wali kota dari PKS baru sebatas usulan ke pengurus pusat belum Surat Keputusan (SK) DPP PKS karena masih masih menunggu hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Baca Juga:

Cocok Maju Pilkada Depok, PSI Sebut Kaesang Sosok Kreatif

#Pilkada 2024 #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
PSU dan Pilkada ulang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
 24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
Indonesia
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
PSU berulang memakan biaya dan membuat daerah lama tanpa pemimpin.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Mei 2025
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
Indonesia
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Paslon Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya sama-sama didiskualifikasi
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Indonesia
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
PSU dilakukan karena Mahkamah Konstitusi menilai kemenangan Ratu Zakiyah lantaran sang suami, yaitu Menteri Desa Yandri Susanto terbukti membantu kemenangannya sebagai calon Bupati Serang di pilkada 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Mei 2025
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
Indonesia
Gugatan Mental di MK, Pemenang Pilkada Puncak Jaya Tetap Duet Yuni Wonda-Mus Kogoy
Berdasarkan fakta persidangan Mus Kogoya ternyata telah tidak lagi berstatus ASN sejak mencalonkan diri
Wisnu Cipto - Senin, 05 Mei 2025
Gugatan Mental di MK, Pemenang Pilkada Puncak Jaya Tetap Duet Yuni Wonda-Mus Kogoy
Indonesia
KPU DKI Kembalikan Sisa Hibah Pilgub Rp 448 Miliar, Pramono: Wujud Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
KPU DKI sebelumnya menerima hibah Rp 975 miliar dari Pemerintah DKI untuk pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 April 2025
KPU DKI Kembalikan Sisa Hibah Pilgub Rp 448 Miliar, Pramono: Wujud Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
Indonesia
KPU DKI Evaluasi Surat Suara Tak Sah dalam Pilkada Jakarta 2024
KPU DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi tahapan teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
KPU DKI Evaluasi Surat Suara Tak Sah dalam Pilkada Jakarta 2024
Bagikan