Pemilu 2019

PKS Optimistis Raih 12 Persen Suara di Pemilu 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 16 Desember 2018
PKS Optimistis Raih 12 Persen Suara di Pemilu 2019

Logo PKS (Foto: PKS Art/pks.org.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Chairul Anwar optimistis partainya bisa meraih 12 persen suara di Pemilu 2019.

Hal itu diungkapkan bertolak dari persiapan partai dakwah itu menjelang Pemilu 2019.

"Tentu kita optimis untuk meraih 12 persen ini. Kita lihat setiap wilayah, mereka sudah melakukan konsolidasi dan berusaha untuk menggerakan mesin PKS, baik itu kadernya, calegnya maupun strukturnya," kata Chairul Anwar di Jakarta, Minggu (16/12).

Menurut Chairul, mesin politik PKS juga berusaha untuk menggunakan semua sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

PKS juga telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional II Pemenangan Pemilu 2019 di Hotel Horison Arcadia, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Dalam acara tersebut, ujar Chairul, pihaknya menyampaikan arahan pimpinan dan menjalin koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pemenangan Pemilu.

Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid
Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (mpr.go.id)

Hal itu, lanjutnya, termasuk menyajikan Peta Dapil yang telah dilakukan PKS pada November 2018 lalu.

"Ada dua lembaga survei dengan dua konsentrasi berbeda yang memaparkan tentang peta elektabilitas, kemudian 'liketabilitas' dan popularitas partai-partai yang ada di Indonesia," imbuhnya.

Ia berharap, agenda ini menjadi bekal yang cukup untuk memenangkan PKS di setiap wilayah di Indonesia dan rencananya akan dilakukan rakor kembali pada jangka waktu satu hingga dua bulan mendatang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid sebagaimana dilansir Antara menegaskan bahwa perolehan suara PKS dari setiap Pemilu, tidak tergantung efek ekor jas atau "coattail effect" sehingga tidak terpengaruh apakah partainya mencalonkan kadernya sebagai calon presiden atau tidak.

"PKS sudah punya tradisi sendiri, kami tidak pernah membasiskan perolehan suara kepada 'coattail effect, punya capres atau cawapres dari kader sendiri," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/11).

Hidayat mencontohkan perolehan suara PKS terus meningkat dari Pemilu ke Pemilu seperti 2004 ke 2009 lalu di tahun 2014, saat itu PKS tidak memiliki capres maupun cawapres dari kadernya.

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan PKS mengandalkan kerja mesin partai dan para kader yang berada di legislatif untuk memenangkan pasangan capres-cawapres yang diusungnya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Catat, Ini Kantong Parkir dan Rekayasa Lalin Saat Konvoi Perayaan Juara Persija

#Pemilu 2019 #PKS #Hidayat Nur Wahid
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan