PKS Minta Anies Tambah Anggaran Budidaya Ikan dan Tanaman di APBD 2021

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 19 November 2020
PKS Minta Anies Tambah Anggaran Budidaya Ikan dan Tanaman di APBD 2021

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli. Foto: PKS DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wabah COVID-19 yang menyerang Jakarta membuat masyarakat berkreatif tinggi dalam menambah penghasilan dengan bercocok tanam melalui hidroponik dan budidaya ikan di halaman lingkungan rumah.

Maka dari itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli menyarankan kepada Pemprov DKI untuk menambahkan anggaran yang dialokasikan untuk bantuan peralatan hidroponik, benih, dan bahkan pelatihan dalam APBD DKI Tahun Anggaran 2021.

Menurutnya, dengan campur tangan pemerintah dapat meringankan masyarakat dalam permodalan dan membantu penghasilan warga di tengah kesulitan ekonomi saat ini.

Baca Juga

Persahabatan Ormas Islam Ajak Seluruh Pihak Atasi Pandemi COVID-19

Kebiasaan warga meningkatkan penghasilan dari tanaman dan perikanan itu dilihat M Taufik Zoelkifli atau akrab disapa MTZ dari konstituennya di Jakarta Timur. Hal ini, terus dikawal MTZ, agar APBD 2021 memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan urban farming.

"Sekarang, urban farming seperti hidroponik sayur-mayur dan juga budidaya ikan di rumahan, misalnya dalam ember, menjadi salah satu penopang konsumsi pangan dan perekonomian Jakarta," ujar MTZ dihadapan Eksekutif saat sidang pembahasan RAPBD 2021 di Bogor.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli. Foto: PKS DKI Jakarta

"Anggaran untuk sektor bantuan peralatan hidroponik, benih, dan bahkan pendampingan serta pelatihan harus ditingkatkan lagi," sambungnya.

Politisi PKS ini pun mendorong PD Pasar Jaya untuk bisa menangkap geliat tersebut dengan cara memberikan ruang pemasaran bagi hasil urban farming masyarakat.

Baca Juga

Komunikasi Pemerintah Soal COVID-19 Minta Diperjelas

Lebih lanjut, MTZ juga meminta agar warga DKI bisa mengakses dan memanfaatkan aset Pemda seperti situ atau dan danau, serta lahan-lahan yang menganggur untuk urban farming dengan budidaya perikanan dan pertanian. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Komisi A DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan