PKS: Kekosongan Vaksin Jangan Sampai Jadi Hambatan Percepat Herd Immunity
Ilustrasi - Seorang atlet sepak takraw Sultra menjalani vaksinasi COVID-19 sebelum berangkat pada PON XX Papua. ANTARA/HO-Penrem 143/Haluoleo
MerahPutih.com - Bio Farma mengakui pasokan vaksin COVID-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah. Pasalnya, stok yang ada hanya mampu mencukupi target 1 juta suntikan per hari.
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memastikan stok vaksin dalam negeri aman dan memprioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah.
"Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, jika stok vaksin kurang? Bahkan beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin. Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," kata Netty kepada wartawan, Kamis (5/8).
Baca Juga:
Wagub DKI Sebut 10 Juta Dosis Vaksin Telah Diberikan ke Warga
Oleh karena itu, kata anggota Komisi IX ini, pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin. Salah satunya dengan mempercepat pengadaan vaksin melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya.
"Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis," imbuhnya.
Selain itu, Netty mendorong agar pemerintah meningkatkan kapasitas produksi vaksin dalam negeri dengan mengolah vaksin bentuk bulk.
"Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang sangat besar. Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi agar vaksin dalam bentuk bulk bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik,” bebernya.
Terkait info stok vaksin di sejumlah daerah yang dilaporkan mulai menipis, bahkan ada yang sudah habis, Netty meminta pemerintah memeriksa proses distribusi vaksin.
"Pastikan penyaluran vaksin merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi maupun politik. Jangan salah gunakan distribusi vaksin pada hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” tambahnya.
Baca Juga:
Kapolri Kejar Target 2 Juta Orang Sudah Divaksin Selama Agustus
Netty juga mengatakan bahwa saat ini tingginya risiko dan angka kasus tidak hanya terjadi di Jawa- Bali. Oleh karena itu, lanjutnya, daerah di luar Jawa-Bali juga harus mendapat perhatian yang proporsional dalam pendistribusian vaksin.
“Bisa kacau jika distribusi vaksin tidak menggunakan indikator kesehatan masyarakat. Saat ini, daerah berisiko tinggi juga terjadi di luar Jawa- Bali. Memprihatinkan jika daerah-daerah tersebut kekurangan vaksin dan bahkan stoknya kosong," tandasnya. (Pon)
Baca Juga:
NIK Warga Jakarta Diduga Dicatut Orang Lain untuk Vaksin di Tangsel
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
PDPI Beberkan Dosa-Dosa Gaya Hidup Pemicu ISPA dan Cara Menghindarinya Tanpa Ribet
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Pemerintah Jemput Bola Vaksinasi Ribuan Hewan Peliharaan, Jakarta Targetkan Bebas Rabies
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
[HOAKS atau FAKTA]: Suhu Dingin dan Kabut di Jabodetabek Hasil Rekayasa agar Angka Penyakit TBC Meningkat
Klaim Vaksin HPV Sebabkan Kemandulan, Ini Penjelasan Ahli yang Bikin Plong
Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa
178 Orang Positif COVID-19 di RI, Jemaah Haji Pulang Batuk Pilek Wajib Cek ke Faskes Terdekat
Semua Pasien COVID-19 di Jakarta Dinyatakan Sembuh, Tren Kasus Juga Terus Menurun Drastis