PKS Ingin Ada Koalisi Besar di Pilkada DKI

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 15 Mei 2024
PKS Ingin Ada Koalisi Besar di Pilkada DKI

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin. (Dok. PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Khoirudin berharap ada koalisi besar dalam meramaikan kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 27 November 2024.

Hal tersebut dikatakan Khoirudin usai menerima kunjungan dari para elit DPD Golkar DKI Jakarta pada Selasa (14/5) kemarin. Dilanjutkan Khoirudin, saat ini PKS DKI Jakarta bakal melakukan safari politiknya dengan parpol lain menghadapi Pilkada Jakarta.

"Kita bangun semua komunikasi untuk memungkinkan ada koalisi besar ya," kata Khoirudin di Jakarta, Rabu (15/5).

Khoirudin mengungkapkan, alasannya ingin membentuk koalisi besar, karena Jakarta memiliki masalah yang banyak. Oleh sebab itu, ia menilai seluruh masalah ini dapat diselesaikan jika para parta politik berkolaborasi.

Baca juga:

Elit DPD Golkar Jakarta Bersilaturahmi ke Markas PKS, Bahas Pilkada DKI?

Ia pun berharap para pimpinan partai alias DPP dapat merestui adanya koalisi besar dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Jakarta Ini masalahnya besar yang harus ditangani bersama-sama. Mudah-mudahan nanti dari pembicaraan partai-partai yang ada di Jakarta, partai pimpinan ya dan partai-partai teman-teman lainnya untuk bisa sama-sama membentuk koalisi besar, menyepakati gub dan wagub," urainya.

Lebih lanjut, sejauh ini kata dia, PKS Jakarta juga telah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan, NasDem, dan Partai Gerindra.

"Kita juga sudah sering ketemu dengan PDIP, ketemu dengan dengan NasDem, ketemu dengan Gerindra ya," tutupnya. (Asp)

#PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pilkada Dki
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Bagikan