Headline

PKS-Gerindra Sepakat 11 Februari Dua Cawagub DKI Diserahkan ke Anies

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 Januari 2019
 PKS-Gerindra Sepakat 11 Februari Dua Cawagub DKI Diserahkan ke Anies

Pimpinan Gerindra dan PKS DKI Jakarta bertemu untuk bahas calon pengganti Sandiaga Uno (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pimpinan DPW PKS DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi lanjutan bersama Pimpinan DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik di kantor DPTW PKS DKI, Cempaka Baru, Jakarta Pusat, Senin (21/1). Agenda ini membahas lanjutan pengajuan cawagub DKI Jakarta terkait dengan rencana pelaksanaan fit and proper test.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo mengatakan, yang paling penting dari hasil rembukan PKS dan Gerindra tersebut yakni kesepakatan menyerahkan dua nama calon Wagub DKI ke Gubernur Anies Baswedan pada Senin 11 Februari mendatang.

"Target proses pengajuan 2 nama Calon Wakil Gubernur sangat diharapkan sudah dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019," kata Syakir usai pertemuan, Senin di Jakarta,(21/1).

Pertemuan PKS dan Gerindra terkait wagub DKI Jakarta
Pertemuan pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) sore. Foto: MP/Asropih

Kedua partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada 2017 lalu juga menyepakati bahwa proses pengajuan cawagub dilaksanakan secepat-cepatnya. Adapun, proses pengajuan orang nomor dua di Jakarta itu dari PKS didahului dengan fit and proper test.

"Fit and proper test akan dilaksanakan oleh tim panelis yang diajukan oleh Partai Gerindra dan PKS masing-masing 2 orang," tutur Syakir.

Adapun mengenai pertemuan pimpinan Partai Gerindra dan PKS DKI Jakarta dengan tim panelis direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Januari mendatang pukul 10.00 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat.

"Adapun waktu penyelenggaraan Fit and Proper Test akan dilaksanakan secara fleksibel disesuaikan dengan kesediaan waktu tim panelis dengan tetap memperhatikan target waktu tersebut," ungkapnya.

Diketahui, PKS telah mengirimkan dua orang tim seleksi DKI 2 dari kalangan profesional yang akan membantu selama berlangsungnya proses fit and proper test Cawagub. Dua orang tersebut adalah mantan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo dan Dosen UNJ, Ubedillah Badrun.

Sedangkan, Gerindra telah menunjuk dua nama untuk panelis, yaitu Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro dan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarief.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Penertiban PKL di Tanah Abang Ricuh, Ini Temuan Ombudsman DKI Jakarta

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #PKS #Partai Gerindra #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Bagikan