Headline

Penertiban PKL di Tanah Abang Ricuh, Ini Temuan Ombudsman DKI Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 Januari 2019
 Penertiban PKL di Tanah Abang Ricuh, Ini Temuan Ombudsman DKI Jakarta

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho . Foto: ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kericuhan antara Satpol PP dan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang menunjukan masih bercokolnya premanisme di kawasan grosir terbesar Indonesia tersebut.

Berdasarkan temuan Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta, kericuhan tersebut diduga kuat adanya tindakan premanisme.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho menduga kericuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di Tanah Abang karena para PKL sudah membayar iuran ke preman.

Karena sudah membayar, ia diduga tak terima lantaran harus ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.

"Kan preman ada potensi kehilangan pendapatan dari pedagang ini, nah kemudian muncul pedagang baru di jalan Jatibaru yang kemudian mengklaim sebagai PKL Jati baru. Padahal waktu kami verifikasi orang-orang ini enggak ada," kata Teguh saat dihubungi, Senin (21/1).

Satpol PP DKI Jakarta
Satpol PP DKI Jakarta (Foto: Asropih)

Menurut Teguh, preman itu kesal lantaran pendapatannya menurun setelah Pemprov DKI Jakarta mendirikan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM).

Setelah 446 pedagang pindah ke JPM. Para PKL yang tersisa sekitar 149 pedagang itu pasti sulit ditertibkan Satpol PP karena beralasan telah bayar uang sewa pada preman setempat.

"Nah, jadi bisa bayangkan dari dulu yang ada 500 pedagang yang bayar ke preman sekarang mereka bayar ke PD sarana jaya. Merela bayarnya 50 ribu satu orang per hari. 500 x 50 ribu orang saja sudah 25 juta perhari," jelasnya.

Lebih lanjut, Teguh menduga para preman ikut mengkompori para PKL agar mereka terus bertahan di sana. Sebab, jika mereka kabur maka preman itu akan kehilangan penghasilan.

"Nah update data terbaru kami belum tahu lagi. Tapi yang lama - lama itu. Bisa dibayangkan jadi sekarang ada penambahan dri warga yang tidak mau masuk ke blok F aja ada 149 orang," ungkapnya.

Seperti diketahui, Terjadi insiden kericuhan antara PKL dan petugas satpol PP di kawasan Tanah Abang, Kamis (17/1) kemarin pukul 10.00 WIB.

Keributan itu terjadi lantaran para PKL tak terima lapak dagangannya ditertibkan petugas. Atas peristiwa itu, polisi mengamankan tiga orang yang diduga provokator dalam kericuhan tersebut.

Info yang berhembus juga pada Minggu (20/1) kemarin kericuhan kembali pecah saat Satpol PP DKI melakukan penertiban di Pasar Tanah Abang dengan PKL.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Real Madrid Berambisi Boyong Gelandang City Seharga Rp1,2 Miliar

#PKL #Satpol PP #Ombudsman #Pasar Tanah Abang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto divonis lima tahun penjara dalam kasus suap tata kelola tambang nikel. Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp3,87 miliar.
Yusuf Abdillah - Kamis, 05 November 2026
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Satpol PP DKI Terluka dan Alami 6 Jahitan, Polisi Cari Pelaku
Diduga ada dua orang pelaku pemukulan yakni yang memukul menggunakan helm dan melakukan pemukulan kepada petugas di lampu merah CSW.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Satpol PP DKI Terluka dan Alami 6 Jahitan, Polisi Cari Pelaku
Indonesia
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Ombudsman RI menemukan temuan terkait penyelenggaraan MBG di 34 provinsi. BGN menyatakan terbuka terhadap hasil kajian dan rekomendasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Indonesia
Buntut Rumah Mewah Napi di Cibinong, Dirjen Pemasyarakatan Mundur
Pengunduran diri Mashudi dari jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang bersangkutan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Buntut Rumah  Mewah Napi di Cibinong, Dirjen Pemasyarakatan Mundur
Berita Foto
Komisi XIII DPR RI Sidak Temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor
Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Mandenas Permenas Menunjukkan botol alkohol saat inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Rabu (30/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 30 September 2026
Komisi XIII DPR RI Sidak Temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor
Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Indonesia
Momen Anggota DPR Cecar Kalapas Cibinong soal AC dan Sofa yang Mendadak Lenyap
Sejumlah barang mendadak hilang ketika Menteri Imipas Agus Andrianto melakukan peninjauan dua hari setelah inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Momen Anggota DPR Cecar Kalapas Cibinong soal AC dan Sofa yang Mendadak Lenyap
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong, Pejabat Terlibat Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Terancam Dicopot
Menteri Imipas Agus Andrianto mengusut temuan Ombudsman soal dugaan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong, Pejabat Terlibat Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Terancam Dicopot
Bagikan