Headline

Penertiban PKL di Tanah Abang Ricuh, Ini Temuan Ombudsman DKI Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 Januari 2019
 Penertiban PKL di Tanah Abang Ricuh, Ini Temuan Ombudsman DKI Jakarta

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho . Foto: ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kericuhan antara Satpol PP dan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang menunjukan masih bercokolnya premanisme di kawasan grosir terbesar Indonesia tersebut.

Berdasarkan temuan Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta, kericuhan tersebut diduga kuat adanya tindakan premanisme.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho menduga kericuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di Tanah Abang karena para PKL sudah membayar iuran ke preman.

Karena sudah membayar, ia diduga tak terima lantaran harus ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.

"Kan preman ada potensi kehilangan pendapatan dari pedagang ini, nah kemudian muncul pedagang baru di jalan Jatibaru yang kemudian mengklaim sebagai PKL Jati baru. Padahal waktu kami verifikasi orang-orang ini enggak ada," kata Teguh saat dihubungi, Senin (21/1).

Satpol PP DKI Jakarta
Satpol PP DKI Jakarta (Foto: Asropih)

Menurut Teguh, preman itu kesal lantaran pendapatannya menurun setelah Pemprov DKI Jakarta mendirikan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM).

Setelah 446 pedagang pindah ke JPM. Para PKL yang tersisa sekitar 149 pedagang itu pasti sulit ditertibkan Satpol PP karena beralasan telah bayar uang sewa pada preman setempat.

"Nah, jadi bisa bayangkan dari dulu yang ada 500 pedagang yang bayar ke preman sekarang mereka bayar ke PD sarana jaya. Merela bayarnya 50 ribu satu orang per hari. 500 x 50 ribu orang saja sudah 25 juta perhari," jelasnya.

Lebih lanjut, Teguh menduga para preman ikut mengkompori para PKL agar mereka terus bertahan di sana. Sebab, jika mereka kabur maka preman itu akan kehilangan penghasilan.

"Nah update data terbaru kami belum tahu lagi. Tapi yang lama - lama itu. Bisa dibayangkan jadi sekarang ada penambahan dri warga yang tidak mau masuk ke blok F aja ada 149 orang," ungkapnya.

Seperti diketahui, Terjadi insiden kericuhan antara PKL dan petugas satpol PP di kawasan Tanah Abang, Kamis (17/1) kemarin pukul 10.00 WIB.

Keributan itu terjadi lantaran para PKL tak terima lapak dagangannya ditertibkan petugas. Atas peristiwa itu, polisi mengamankan tiga orang yang diduga provokator dalam kericuhan tersebut.

Info yang berhembus juga pada Minggu (20/1) kemarin kericuhan kembali pecah saat Satpol PP DKI melakukan penertiban di Pasar Tanah Abang dengan PKL.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Real Madrid Berambisi Boyong Gelandang City Seharga Rp1,2 Miliar

#PKL #Satpol PP #Ombudsman #Pasar Tanah Abang
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Ombudsman RI telah menyampaikan tindakan korektif dan saran perbaikan kepada dua lembaga tersebut dan terus memonitor tindak lanjut pelaksanaannya.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Indonesia
Pemprov DKI Perangi Parkir Liar, 600 Personel Gabungan Turun Tertibkan 15 Titik Prioritas
Pemprov DKI Jakarta menggelar operasi gabungan penertiban parkir liar dan jukir liar. Operasi menyasar 15 titik prioritas di lima wilayah Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Pemprov DKI Perangi Parkir Liar, 600 Personel Gabungan Turun Tertibkan 15 Titik Prioritas
Indonesia
Satpol PP DKI Minta Maaf, Bikin Masyarakat tak Nyaman saat Penertiban Pedagang Es Krim di CFD
Satpol PP DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan keresahan yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026
Satpol PP DKI Minta Maaf, Bikin Masyarakat tak Nyaman saat Penertiban Pedagang Es Krim di CFD
Indonesia
Viral Satpol PP DKI Diduga Kasar saat Tertibkan Pedagang Es Krim di CFD Bundaran HI
Satpol PP DKI meminta maaf atas viralnya video penertiban pedagang es krim di CFD Bundaran HI.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Viral Satpol PP DKI Diduga Kasar saat Tertibkan Pedagang Es Krim di CFD Bundaran HI
Indonesia
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Fenomena penahanan ijazah juga banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta karena adanya tuntutan pelunasan tunggakan biaya.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Indonesia
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Pengawasan eksternal sangat penting karena praktik penyalahgunaan kewenangan sering kali sulit terdeteksi melalui mekanisme internal lembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Indonesia
Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret
Satpol PP DKI mengakui luasnya wilayah Jakarta dan minimnya personel membuat aksi penjambretan sulit dicegah secara maksimal.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret
Indonesia
White Rabbit PIK 2 Ditutup Satpol PP, Terbukti Langgar Aturan dan Temuan Narkoba
White Rabbit PIK 2 resmi ditutup oleh Satpol PP DKI Jakarta. Tempat hiburan malam itu terbukti melanggar aturan dan adanya penemuan narkoba.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
White Rabbit PIK 2  Ditutup Satpol PP, Terbukti Langgar Aturan dan Temuan Narkoba
Indonesia
35 Petugas Satpol PP DKI Meninggal Dunia di 2025, Disebut Beban Kerjanya Berat
Di tingkat kelurahan, jumlah anggota Satpol PP rata-rata hanya berkisar 7 hingga 10 orang, sedangkan tuntutan pengamanan dan penertiban berlangsung 24 jam.
Dwi Astarini - Kamis, 23 April 2026
35 Petugas Satpol PP DKI Meninggal Dunia di 2025, Disebut Beban Kerjanya Berat
Indonesia
Rano Karno Dorong Satpol PP Respons Cepat Aduan Warga, Siapkan Mako Terpadu
Wagub Rano Karno dorong Satpol PP DKI respons cepat aduan warga. Pemprov siapkan Mako dan Command Center untuk dukung Jakarta jadi kota global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 April 2026
Rano Karno Dorong Satpol PP Respons Cepat Aduan Warga, Siapkan Mako Terpadu
Bagikan