Headline

PKS Dukung Penggunaan Aplikasi untuk Awasi Penganut Aliran Kepercayaan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 28 November 2018
PKS Dukung Penggunaan Aplikasi untuk Awasi Penganut Aliran Kepercayaan

Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Para penganut aliran kepercayaan di Indonesia mendapat pengawasan khusus melalui sebuah aplikasi yang diluncurkan kejaksaan. Adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menjadi pelopor penggunaan aplikasi Pengawassan Aliran Kepercayaan (Pakem).

Tujuan aplikasi yang berbasis teknologi itu yakni untuk mengawasi dan memudahkan pelaporan adanya kelompok aliran yang menyimpang.

Penggunaan aplikasi untuk memantau dan mengawasi aliran kepercayaan itu mendapat sokongan penuh dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Politikus PKS Nasir Djamil menyatakan dukungannya terhadap penerapan aplikasi tersebut.

"Kita mengapresiasi karena kejaksaan sudah menggunakan teknologi dalam menjalankan perannya," kata Nasir dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa, (27/11) kemarin.

Nasir menilai aplikasi Pakem memudahkan masyarakat melaporkan ke pihak berwenang, manakala mengetahui ada kegiatan kelompok aliran sesat atau menyimpang.

Nasir Djamil mengatakan satu hal yang perlu diperhatikan melalui aplikasi ini adalah mekanisme pelaporan harus dibuat sesederhana mungkin. Nantinya, kejaksaan tinggal menindaklanjuti setiap laporan masuk dengan fungsi intelijen yang dimiliki.

"Kejaksaan juga harus secara progresif menindaklanjuti setiap laporan. Kalau tidak ditindaklanjuti, masyarakat akan merasa malas melapor," ujar Nasir sebagaimana dilansir Antara.

Jubir PSI Guntur Romli
Tokoh Muda NU yang juga Politisi PSI Guntur Romli (Foto: Twitter @GunRomli)

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Smart Pakem untuk Pengawasan Aliran Kepercayaan. Aplikasi ini menuai penolakan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

YLBHI menilai penggunaan aplikasi ini berpotensi memicu konflik di masyarakat dan dapat berakibat persekusi terhadap kelompok tertentu sehingga harus dibatalkan.

Penolakan YLBHI didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia. Jubir PSI Guntur Romli mengatakan persoalan aliran kepercayaan harus mengedepankan dialog bukan penghakiman.

Guntur menyampaikan pengawasan aliran kepercayaan semacam itu pada gilirannya akan memicu persekusi. Guntur Romli yang juga tokoh muda NU ini justru mendorong kejaksaan membuat aplikasi untuk memantau tindakan intoleransi dan praktek korupsi.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Teheran-Tel Aviv Kembali Memanas, Iran Tuduh Rezim Zionis Dalangi Perpecahan Dunia Islam

#Aliran Kepercayaan #PKS #Muhammad Nasir Djamil #Guntur Romli
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Indonesia
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Pergantian itu tertuang dalam surat penugasan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Kamis, 26 Juni 2025
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Indonesia
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Menurut Aher, beberapa rekan fraksi PKS lainnya juga banyak yang dirotasi ke komisi lainnya
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Indonesia
PKS: Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah Cerminan Demokrasi
PKS menyebut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan demokrasi. Hal ini dianggap wajar dalam negara demokrasi.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS: Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah Cerminan Demokrasi
Indonesia
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
PKS siap bertransformasi menjadi partai yang lebih inklusif. Kemudian, PKS ingin melibatkan generasi muda.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
Indonesia
PKS Usul Pembentukan Pansus RUU Pemilu, Dorong Pengesahan Tahun ini
PKS mengusulkan pembentukan pansus RUU Pemilu. Hal itu diusulkan oleh Presiden PKS, Muzzammil Yusuf.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Usul Pembentukan Pansus RUU Pemilu, Dorong Pengesahan Tahun ini
Bagikan