Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah segera mengatasi disinformasi soal vaksin yang banyak beredar di tengah masyarakat.
Langkah cepat ini sangat penting dilakukan pemerintah terkait dengan efektivitas penanganan COVID-19 jelang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Jawa dan Bali.
"Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, saya lihat ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penangangan COVID-19. Maksimalkan, Kemenkominfo untuk berkomunikasi dengan rakyat," kata Politikus PKS Sukamta dalam keterangannya, Kamis (7/1).
Baca Juga:
Jawa-Bali Lakukan PSBB Ketat, Sri Mulyani: Pilihan Tidak Banyak
Pemerintah, perlu segera berkoordinasi dengan semua kanal informasi baik media eletronik, cetak, dan online. Pemerintah juga diminta menambah frekuensi komunikasi serta konten- konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi.
"Gunakan semua influencer dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal COVID. Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," ujarnya.
Menurut anggota Komisi I DPR ini, hal tersebut diperlukan lantaran sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih-tatih dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
"Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan COVID. Alhasil, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit diantara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks," sesal dia.
Sukamta menegaskan, hal tersebut termasuk soal rencana vaksinasi COVID-19. Pasalnya, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya.
"Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," tegas dia.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyayangkan, langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal ini semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.
Baca Juga:
Vaksinasi COVID-19 Tidak Tambah Defisit APBN
Pemerintah, kata dia, saat melakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM.
"Namun demikian hasil uji klinis belum keluar pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Cina dan bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah. Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal. Saya kira ini bukan lagi misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen," tutup Sukamta. (Pon)
