PKS DKI Dukung Anies Maju sebagai Capres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 30 Januari 2023
PKS DKI Dukung Anies Maju sebagai Capres 2024

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwawancarai awak media massa terkait Koalisi Perubahan, di Jakarta, Jumat (27/1/2023). ANTARA/HO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Sangat solid (dukung Anies sebagai calon presiden) bahkan kami sudah merasa nyaman dengan sama Pak Anies ketika beliau menjadi gubernur dki," ujar Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat PKS, Karyatin Subiyantoro di Jakarta, Senin (30/1).

Baca Juga

PKS Munculkan Sejumlah Nama Layak Maju Pilgub DKI 2024

Pilihan DPW DKI Jakarta itu sama dengan keputusan DPP yang mendorong Anies menjadi calon pengganti Joko Widodo (Jokowi).

"Sangat (mendukung Anies), kita tidak pernah berbeda dengan keputusan pusat selalu taat apa yang menjadi arah dan keputusan dpp," urainya.

Baca Juga

PKS Ungkap Alasan Belum Deklarasi Anies Jadi Capres

Kendati demikian, ucap Karyati, ihwal kontestasi Pilpres 2024 merupakan kewenangan dari Majelis Syuro. DPW DKI bakal menyerahkan sepenuhnya ke Majelis Syuro dan manut apa yang ditetapkan.

"Di mana Majelis Syuro itu sudah menunjuk juru bicara resminya adalah Muhammad Shohibul Iman," terangnya.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI ini menerangkan, PKS telah menyodorkan nama calon wakil presiden (Cawapres) yang pantas mendampingi Anies untuk bertarung dalam Pilpres tahun depan. Namun, PKS tidak pernah egois dan akan menampung semua usulan atau masukan dari koalisi perubahan antara Demokrat, PKS dan Nasdem.

"Di mana potensi kemenangan itu tidak bisa ditentukan oleh kita saja tapi semuanya. Kita sudah membuktikan di 2019 saat kita mencalonkan Pak Salim Segaf Al-Jufri maju tapi kemudian digantikan Sandiaga Uno. Karena yang penting adalah bagaimana kesatuan dan kebersamaan di dalam kemenangan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Jadi Capres

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pilpres #Pemilu #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan