Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS DKI Dukung Anies Maju sebagai Capres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 30 Januari 2023
PKS DKI Dukung Anies Maju sebagai Capres 2024

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwawancarai awak media massa terkait Koalisi Perubahan, di Jakarta, Jumat (27/1/2023). ANTARA/HO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Sangat solid (dukung Anies sebagai calon presiden) bahkan kami sudah merasa nyaman dengan sama Pak Anies ketika beliau menjadi gubernur dki," ujar Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat PKS, Karyatin Subiyantoro di Jakarta, Senin (30/1).

Baca Juga

PKS Munculkan Sejumlah Nama Layak Maju Pilgub DKI 2024

Pilihan DPW DKI Jakarta itu sama dengan keputusan DPP yang mendorong Anies menjadi calon pengganti Joko Widodo (Jokowi).

"Sangat (mendukung Anies), kita tidak pernah berbeda dengan keputusan pusat selalu taat apa yang menjadi arah dan keputusan dpp," urainya.

Baca Juga

PKS Ungkap Alasan Belum Deklarasi Anies Jadi Capres

Kendati demikian, ucap Karyati, ihwal kontestasi Pilpres 2024 merupakan kewenangan dari Majelis Syuro. DPW DKI bakal menyerahkan sepenuhnya ke Majelis Syuro dan manut apa yang ditetapkan.

"Di mana Majelis Syuro itu sudah menunjuk juru bicara resminya adalah Muhammad Shohibul Iman," terangnya.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI ini menerangkan, PKS telah menyodorkan nama calon wakil presiden (Cawapres) yang pantas mendampingi Anies untuk bertarung dalam Pilpres tahun depan. Namun, PKS tidak pernah egois dan akan menampung semua usulan atau masukan dari koalisi perubahan antara Demokrat, PKS dan Nasdem.

"Di mana potensi kemenangan itu tidak bisa ditentukan oleh kita saja tapi semuanya. Kita sudah membuktikan di 2019 saat kita mencalonkan Pak Salim Segaf Al-Jufri maju tapi kemudian digantikan Sandiaga Uno. Karena yang penting adalah bagaimana kesatuan dan kebersamaan di dalam kemenangan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Jadi Capres

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pilpres #Pemilu #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan