PKS Desak Pemerintah Batalkan Larangan Buka Bersama untuk Pejabat

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 27 Maret 2023
PKS Desak Pemerintah Batalkan Larangan Buka Bersama untuk Pejabat

Ilustrasi - Buka puasa bersama di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah, Kamis (23/3). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan Buka Puasa Bersama bagi Menteri dan Kepala Daerah dengan alasan penanganan COVID-19.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal menganggap kebijakan ini tidak konsisten dan kontraproduktif.

Baca Juga:

Pemkot Bandung Sepakat Dengan Larangan Buka Bersama oleh Jokowi

"Sebab, buka puasa bersama adalah kegiatan yang positif dan bisa meningkatkan kebersamaan serta spiritualitas ASN dan pejabat Negara,"kata Iqbal di Jakarta, Senin (27/3).

Menurut Iqbal, buka puasa jangan hanya dimaknai makan bersama saja, namun memiliki nilai-nilai spiritualitas yang dalam bagi sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

"Apalagi di daerah buka puasa bersama sangat penting membangun sinergi dengan para tokoh dan ulama," sebut Iqbal.

Ia juga mengingatkan, buka puasa bersama memberikan dampak yang positif kepada ASN dan pemerintah.

Saat buka puasa bersama akan terbangun silaturahim, kebersamaan, ceramah agama dan terbangun kepedulian dengan memberikan santunan.

Baca Juga:

Menpan RB Diminta Instruksikan ASN Patuhi Edaran Presiden Soal Larangan Buka Bersama

"Ceramah Ramadan bisa memberikan pencerahan kepada ASN dan pejabat pemerintahan, apalagi saat ini lagi ramai isu pamer kemewahan, Ramadhan saat yang tepat mereka mendapat wejangan dan tausiyah, " ucap Iqbal.

Ia berharap, jangan sampai kebijakan ini menjadi dianggap diskriminatif.

"Karena ummat beragama lain bebas melakukan kegiatan ibadah seperti acara buka bersama," sambungnya.

Iqbal berharap kebijakan ini segera di revisi agar Kementerian dan Lembaga serta kepala Daerah tetap bisa menyenggarakan buka puasa bersama sebagai sarana menyemarakan bulan Ramadan

"Ramadan ini bulan penuh rahmat dan ampunan sudah selayaknya diberikan kesempatan untuk membangun kebersamaan bagi ummat Islam, salah satunya dengan buka puasa bersama," tutup Iqbal. (Knu)

Baca Juga:

Anggota DPR Sebut Larangan Berbuka Bersama Pejabat Tak Relevan

#Buka Puasa Bersama #Pemerintahan #Pejabat #PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
9 Mahasiswa Gugat Pasal 240 KUHP Terkait Penghinaan Pada Pemerintah atau Lembaga Negara
Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP baru memasukkan unsur “berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat”, unsur tersebut dinilai abstrak dan tanpa kriteria objektif
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
9 Mahasiswa Gugat Pasal 240 KUHP Terkait Penghinaan Pada Pemerintah atau Lembaga Negara
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Realisasi pendapatan hingga 31 Desember 2025, tercatat mencapai 94,37 persen dari total target Rp 31,09 triliun, yang menyisakan kekurangan untuk menutup pos belanja senilai Rp 621 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Indonesia
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Temuan LHPKN digunakan KPK dalam proses penyelidikan atau penyidikan untuk membandingkan beberapa hal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Indonesia
Alasan Pramono Pilih Sekda Baru, Tegaskan Pemilihan Tidak Diam-Diam
Pramono menjelaskan, proses seleksi tersebut sebetulnya berjalan seperti biasa, yakni dari 10 kandidat menjadi tiga calon hingga Uus yang terpilih.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Alasan Pramono Pilih Sekda Baru, Tegaskan Pemilihan Tidak Diam-Diam
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Bagikan