PKS dan Nasdem Sepakat Kebijakan Pemerintah Jangan Dilakukan Serampangan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 29 Januari 2020
 PKS dan Nasdem Sepakat Kebijakan Pemerintah Jangan Dilakukan Serampangan

Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Kantor DPP Nasdem Jakarta Pusat (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (29/1) sore.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan ada tiga hal yang dibahas kedua partai. Pertama, kedua partai saling melaporkan perkembangan terkini sejak pertemuan mereka akhir tahun lalu.

Baca Juga:

Pertemuan NasDem dan PKS Simbol Perlawanan Paloh kepada Megawati

Menurutnya, pertemuan tersebut memiliki dampak positif bagi hubungan kader-kader antara kedua partai di daerah.

"Kami masing-masing melaporkan bahwa dari pertemuan yang disebut pelukan kebangsaan oleh wartawan pada waktu itu, ternyata memberikan dampak lumayan baik bagi hubungan PKS dan Nasdem di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," ujar Sohibul.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bersama Presiden PKS Sohibul Iman dalam pertemuan di Kantor DPP Nasdem
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Presiden PKS Sohibul Iman dalam pertemuan di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (29/1) (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Hal kedua yang dibahas adalah mengenai perkembangan teknologi di Indonesia. Menurutnya, dia sangat tertarik dengan materi tersebut karena latar belakang pendidikannya di bidang teknologi.

"Saya sebagai orang yang dulu kuliah S1 dan S2 di bidang teknologi tertarik. Karena itu kami juga berbincang-bincang, bagaimana ke depannya kita bisa sama-sama meneguhkan platform bangsa ini di dalam kemajuan teknologi," ucapnya.

Mantan Wakil Ketua DPR ini menyebut kedua partai juga membahas omnibus law. PKS memandang omnibus law merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karenanya, PKS melalui Nasdem menitipkan pesan supaya pemerintah merumuskan omnibus law secara baik dan tidak boleh serampangan.

"Ini sesuatu yang baru yang dikenalkan oleh Pak Joko Widodo dan tentu akan menimbulkan banyak perubahan. Bayangkan saja 79 undang-undang kemudian disatukan menjadi omnibus law, pastinya akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa," ucapnya.

"Jadi PKS datang kesini untuk minta penjelasan dari orang pertama (Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah). Kami memandang omnibus law ini sesuatu yang sangat penting dan akan menjadi sangat sensitif kalau tidak dikelola secara baik," kata dia.

Sohibul mengatakan, PKS sekaligus meminta klarifikasi soal beredarnya draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja.

PKS dan Nasdem berharap pemerintah tidak serampangan dalam mengeluarkan peraturan
Pertemuan PKS dan Nasdem di Kantor DPP Nasdem (Foto: MP/Kanu)

"PKS sebagai partai politik yang memang tidak mau terjebak pada sesuatu yang sifatnya hoaks, yang beredar tidak jelas sumbernya, maka kedatangan kami ke sini adalah salah satunya kami bertanya langsung kepada Bang Surya," tutur dia.

Menurut dia, pembahasan soal omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja akan menjadi isu yang sensitif.

Sohibul berharap, pemerintah dapat mengelola pembahasan omnibus law tersebut dengan hati-hati. Apalagi, lanjut Sohibul, omnibus law merupakan barang baru.

"Selain karena ini adalah sesuatu yang baru yang kita introduce di pemerintahan Pak Jokowi, juga tentu akan menimbulkan banyak perubahan-perubahan. Bayangkan 79 undang-undang kemudian disatukan menjadi omnibus law. Tentu ini akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa," ujar Sohibul.

Selain membahas soal omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja, Sohibul mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas soal progres di internal partai setelah pertemuan antara PKS dan NasDem pada Oktober 2019.

Sohibul menyatakan, pertemuan dirinya dan Surya kala itu membawa dampak positif bagi hubungan kedua partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Baca Juga:

Matangkan Rencana Koalisi, Nasdem Bakal Gelar Pertemuan Lanjutan dengan PKS

"Kami masing-masing melaporkan bahwa dari pertemuan yang rekan-rekan wartawan sebut sebagai pelukan kebangsaan pada waktu itu, ternyata memberikan dampak yang lumayan baik bagi hubungan antarpartai politik secara khusus PKS dengan Nasdem di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," tutur dia.

Selain itu, Sohibul mengatakan dirinya dan Surya membicarakan visi dan misi untuk menyejahterakan Indonesia.

"Kami juga tadi berbincang-bincang bagaimana ke depan kita bisa sama-sama meneguhkan platform bangsa ini di dalam penguatan kemampuan teknologi," pungkas Sohibul Iman.(Knu)

Baca Juga:

Komentar Gerindra Terkait Manuver Nasdem Temui PKS

#Partai Nasdem #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Sohibul Iman #Surya Paloh #Omnibus Law
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa, memberikan sinyal bahwa penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, belum berakhir. NasDem akan mengikuti proses hingga adanya PAW.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Buntut blunder fatal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, NasDem menegaskan bakal segera berbenah. Hal itu agar tidak ada lagi kadernya yang melanggar kode etik.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Indonesia
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Ahmad Sahroni hanya berstatus sebagai kader Partai NasDem
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Indonesia
NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan
Partai NasDem meminta gaji hingga tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dihentikan. Hal itu menindaklanjuti penonaktifan keduanya sebagai anggota DPR.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan
Indonesia
Akun X ‘Sahroni Berdikari’ Palsu, Partai NasDem Siap Ambil Langkah Hukum
Akun X Sahroni Berdikari disebut palsu dan suka menggiring opini. Partai NasDem pun siap mengambil langkah hukum.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Akun X ‘Sahroni Berdikari’ Palsu, Partai NasDem Siap Ambil Langkah Hukum
Indonesia
NasDem Geser Ahmad Sahroni, Pindah dari Wakil Ketua Komisi III ke Anggota Komisi I DPR
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja fraksi agar selaras dengan semangat Restorasi Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
NasDem Geser Ahmad Sahroni, Pindah dari Wakil Ketua Komisi III ke Anggota Komisi I DPR
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
Murka Surya Paloh! Sentil KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta DPR Turun Tangan
Abdul Azis sendiri telah dijemput tim penyidik KPK pada Kamis (7/8) malam, dibawa ke Polda Sulsel, dan kemudian diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk penanganan lebih lanjut
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Murka Surya Paloh! Sentil KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta DPR Turun Tangan
Bagikan