PKB Solo Tolak Koalisi dengan PKS di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Juni 2022
PKB Solo Tolak Koalisi dengan PKS di Pemilu 2024

PKB Merah Solo, Jawa Tengah menolak DPP PKB berkoalisi dengan PKS di Pemilu 2024, Rabu (15/6). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah politik DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang membuat koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilu 2024 mendapatkan penolakan dari kader di Kota Solo.

Koordinator PKB Merah Solo, Budi Santoso mengatakan, pihaknya menolak koalisi dua parpol tersebut, karena bertentangan dengan ideologi partai. Terlebih, PKB lahir dari rahim NU tidak sejalan dengan koalisi itu.

Baca Juga

Anak Buah Cak Imin Sebut Koalisi PKB-PKS Bisa Jadi Solusi Hentikan Polarisasi

"PKB lahir dari NU, tentu ideologinya segaris dengan NU. Jadi koalisi itu bertentangan dengan situasi kebatinan pemilih loyal atau kultural PKB," ujar Budi dalam konferensi pers, Rabu (15/6).

Dikatakannya, PKB bisa saja berkoalisi dengan partai-partai lain selain PKS di Pemilu 2024. Menurutnya, PKB bisa berkoalisi dengan partai nasionalis seperti, PDIP, Partai Golkar atau Gerindra.

"Kalau PKB berkoalisi dengan PKS dinilai tidak cocok secara kebatinan oleh teman-teman daerah," kata dia.

Baca Juga

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Ia menjelaskan PKB disebut sejumlah lembaga survei sebagai yang paling kuat. Dengan hasil survei itu bisa dijadikan modal Pemilu 2024.

"Jika koalisi itu tetap diteruskan saya khawatir akan membuat PKB daerah kecewa meninggalkan partai," kata dia.

Ia berharap dengan ini bisa dijadikan dasar DPP PKB untuk membatalkan niat koalisi dengan PKS. Bahkan, untuk gerakan penolakan ini juga akan diikuti DPC PKB lainnya di daerah lain.

"Seperti Karanganyar, Klaten, dan Sragen. Teman-teman dari Garut, Madiun dan Jakarta sudah komunikasi juga menolak koalisi dengan PKS," papar dia.

Ia menegaskan PKB Merah ini tidak menutup kemungkinan terbentuk di Madiun, Jakarta, Surabaya, Semarang, Klaten, Karanganyar, dan Garut. Sementara itu, terkait capres PKB tetap mendukung Muhaimin Iskandar.

"Kami meyakini para pemilih loyal PKB di daerah-daerah akan mendukung Gus Muhaimin, asalkan tidak berkoalisi dengan PKS," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Elite PKB Usulkan Koalisi Semut Merah Usung Cak Imin-Anies di Pilpres 2024

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Kebangkitan Bangsa #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan