Anak Buah Cak Imin Sebut Koalisi PKB-PKS Bisa Jadi Solusi Hentikan Polarisasi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 Juni 2022
Anak Buah Cak Imin Sebut Koalisi PKB-PKS Bisa Jadi Solusi Hentikan Polarisasi

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid. Foto: Dok/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi isu yang terus menggelinding dalam beberapa hari terakhir.

Sebagian kalangan menilai dua parpol berbasis pemilih Islam ini bakal susah disatukan, namun sebagian lainnya justru menilai jika PKB dan PKS bersatu maka akan menjadi satu poros kekuatan politik yang dahsyat karena keduanya memiliki basis akar pemilih yang riil.

Baca Juga

Elite PKB Usulkan Koalisi Semut Merah Usung Cak Imin-Anies di Pilpres 2024

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, koalisi PKB dengan PKS dilakukan dengan niat yang tulus dan positif untuk memberikan solusi alternatif buat Indonesia.

"Misalnya, menghentikan polarisasi yang selama ini terjadi ketika menjelang dan sesudah pemilu. Selain itu, koalisi ini juga bisa memberikan harapan baru atas kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Ini kan penting,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/6).

Pria yang karib disapa Gus Jazil ini mengatakan, komunikasi yang dibangun dengan PKS bisa berjalan dengan baik. Meskipun, ia mengakui bahwa kedua parpol ini memiliki konstituen yang berbeda.

”Koalisi PKB dan PKS ibarat peribahasa: asam di gunung, garam di laut, di dalam periuk kita bertemu,” ungkapnya.

Baca Juga

Sederet Tokoh Non-Parpol yang Dilirik PKB untuk Jadi Cawapres

Apakah nantinya koalisi ini juga akan mengajak partai lain yang sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Baru (KIB), misalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga memiliki basis pemilih kelompok Islam, Gus Jazil mengatakan bahwa pihaknya memiliki tata krama dalam berpolitik.

”PKB punya tata krama. Kalau orang sedang lamaran jangan ikut melamar, kecuali nanti begitu lamarannya batal, mau balik, ya kita terima. Misalkan sekarang KIB lagi pacaran, kan kita nggak ganggu. Kalau nggak jadi, namanya orang patah hati ya kita terima,” tuturnya.

Menurut anak buah Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini, hal seperti itu sangat wajar terjadi. Termasuk wajar ketika PKB saat ini menggagas koalisi dengan PKS.

”Wajar-wajar saja. Kami juga nggak ingin jomlo, wajar-wajar saja. Mau dibilang test water, silakan. Mau dibilang pacaran dini, silakan,” katanya.

Politikus asal Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur, ini menegaskan bahwa koalisi yang hendak dibangun dengan PKS memiliki arah, cita-cita dan visi yang jelas untuk memperbaiki kondisi bangsa ke depan.

”Jadi bukan hanya ketemu di jalan, say hello terus pacaran. Kita juga hitung nasabnya dari nasab yang sama, asal usulnya kalau ke depan membangun rumah tangga kayak apa," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

#Partai Politik #Pilpres #Pemilu #Partai Kebangkitan Bangsa #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Bagikan