Anak Buah Cak Imin Sebut Koalisi PKB-PKS Bisa Jadi Solusi Hentikan Polarisasi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 Juni 2022
Anak Buah Cak Imin Sebut Koalisi PKB-PKS Bisa Jadi Solusi Hentikan Polarisasi

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid. Foto: Dok/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi isu yang terus menggelinding dalam beberapa hari terakhir.

Sebagian kalangan menilai dua parpol berbasis pemilih Islam ini bakal susah disatukan, namun sebagian lainnya justru menilai jika PKB dan PKS bersatu maka akan menjadi satu poros kekuatan politik yang dahsyat karena keduanya memiliki basis akar pemilih yang riil.

Baca Juga

Elite PKB Usulkan Koalisi Semut Merah Usung Cak Imin-Anies di Pilpres 2024

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, koalisi PKB dengan PKS dilakukan dengan niat yang tulus dan positif untuk memberikan solusi alternatif buat Indonesia.

"Misalnya, menghentikan polarisasi yang selama ini terjadi ketika menjelang dan sesudah pemilu. Selain itu, koalisi ini juga bisa memberikan harapan baru atas kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Ini kan penting,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/6).

Pria yang karib disapa Gus Jazil ini mengatakan, komunikasi yang dibangun dengan PKS bisa berjalan dengan baik. Meskipun, ia mengakui bahwa kedua parpol ini memiliki konstituen yang berbeda.

”Koalisi PKB dan PKS ibarat peribahasa: asam di gunung, garam di laut, di dalam periuk kita bertemu,” ungkapnya.

Baca Juga

Sederet Tokoh Non-Parpol yang Dilirik PKB untuk Jadi Cawapres

Apakah nantinya koalisi ini juga akan mengajak partai lain yang sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Baru (KIB), misalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga memiliki basis pemilih kelompok Islam, Gus Jazil mengatakan bahwa pihaknya memiliki tata krama dalam berpolitik.

”PKB punya tata krama. Kalau orang sedang lamaran jangan ikut melamar, kecuali nanti begitu lamarannya batal, mau balik, ya kita terima. Misalkan sekarang KIB lagi pacaran, kan kita nggak ganggu. Kalau nggak jadi, namanya orang patah hati ya kita terima,” tuturnya.

Menurut anak buah Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini, hal seperti itu sangat wajar terjadi. Termasuk wajar ketika PKB saat ini menggagas koalisi dengan PKS.

”Wajar-wajar saja. Kami juga nggak ingin jomlo, wajar-wajar saja. Mau dibilang test water, silakan. Mau dibilang pacaran dini, silakan,” katanya.

Politikus asal Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur, ini menegaskan bahwa koalisi yang hendak dibangun dengan PKS memiliki arah, cita-cita dan visi yang jelas untuk memperbaiki kondisi bangsa ke depan.

”Jadi bukan hanya ketemu di jalan, say hello terus pacaran. Kita juga hitung nasabnya dari nasab yang sama, asal usulnya kalau ke depan membangun rumah tangga kayak apa," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

#Partai Politik #Pilpres #Pemilu #Partai Kebangkitan Bangsa #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan