PKB Sindir KPU 'Gak Pede' Selenggarakan Pemilu 2019

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 16 April 2019
PKB Sindir KPU  'Gak Pede' Selenggarakan Pemilu 2019

Wakil Direktur Bidang Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf Lukman Edy (berjas tengah). (Dok PB PTMSI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy melihat ada kegalauan di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sangat erat kaitannya dengan ancaman-ancaman yang datang.

Melihat situasi ini, ia menghimbau agar KPU melaporkan pihak-pihak yang mengancam tersebut kepada yang berwenang atau penegak hukum. Sebab, menurutnya, jika terus dibiarkan ancaman tersebut akan mengganggu proses dan intergritas penyelenggaraan pemilu tanah air.

“Kalau ada orang yang ancam people power, laporkan ke polisi, karena mengganggu integritas penyelenggara pemilu. KPU jangan takut,” kata Edy dalam keterangan persnya yang diterima merahputih.com, Selasa (16/4).

Wakil Direktur Bidang Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf Lukman Edy (MP/Fadhli)
Wakil Direktur Bidang Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf Lukman Edy (MP/Fadhli)

Tak hanya people power saja, Lukman melihat, ancaman hoaks terkait pemilu juga turut andil dalam kegalauan KPU. Dirinya menilai berbagai ancaman hoaks cenderung mendelegitimasi Pemilu 2019 dan para penyelenggaranya.

“Saya melihat wajah yang tidak percaya diri dari KPU dan stafnya untuk menyelenggarakan pemilu. Makanya perlu di-support supaya menyelenggarakan pemilu dengan percaya diri,” katanya.

Lukman menyebut, dalam negara demokrasi seperti Indonesia yang akan menyambut pemilu, people power adalah berpartisipasi dalam keberlangsungan pemilu.

“People power di negara demokrasi adalah turun ke TPS, bukan tidak mengakui pemilu, turun ke jalan, lalu menggagalkan penyelenggaraan pemilu,” tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PPDT) ini mengimbau kepada KPI agar melaporkan pihak-pihak yang mengancam melakukan people power. (Knu)

Baca Juga: Ancaman People Power Amien Rais Dinilai Permalukan Diri Sendiri

#PKB #Pemilu 2019 #Komisi Pemilihan Umum
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Berita Foto
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Lahir ke-28 PKB di Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Juli 2026
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta
Bagikan