PKB Sebut Lima Hari Sekolah Tidak Layak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 21 Juli 2017
PKB Sebut Lima Hari Sekolah Tidak Layak

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kanan) serta Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir (kanan). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menganggap kebijakan lima hari sekolah yang akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian dari mengabaikan peran ulama dalam pembentukan karakter.

"Jumlah guru di sekolah formal itu kecil, mampu enggak membangun suatu kultur keagamaan yang berujung pada akhlakul karimah, cinta NKRI tanpa ada peran ulama dan madrasah. Oleh karena itu, ide full day school (lima hari sekolah) sangat tidak layak," kata Muhaimin di Semarang, Jumat (21/7).

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Cak Imin pada deklarasi 'Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama' (Jas Hijau) yang dihadiri oleh para pengurus DPW dan DPC PKB se-Jawa Tengah.

Menurut dia, pendidikan agama tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, tetapi harus diserahkan pada madrasah dengan disertai pertemuan informal, hubungan kekerabatan dan budaya, serta solidaritas.

"Kami menolak keras pelaksanaan full day school, kembalikan kepada masing-masing untuk bebas memilih dan madrasah menjadi solusi karena terbukti (setelah) madrasah tergusur di kota-kota besar, banyak perkelahian pelajar," kata Cak Imin.

Terkait dengan penolakan pelaksanaan konsep lima hari sekolah, Cak Imin mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo serta memberikan penjelasan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"'Full day school sangat tidak layak, dampak terburuknya kita kehilangan kebudayaan dan tradisi pertemuan informal anak-anak sekolah di madrasah diniah, kehilangan rasa sosialisasi dan keagamaan di tengah masyarakat karena sekolah formal mutlak tidak mampu, gurunya terbatas," katanya.

Terkait dengan deklarasi Jas Hijau, Cak Imin mengingatkan semua pihak agar jangan sekali-kali menghilangkan jasa para ulama.

Menurut dia, bangsa Indonesia tidak akan merdeka kalau umat Islam tidak berjuang melawan penjajah atas perintah dan bimbingan para ulama.

"Kalau ada yang mencoba mengganggu NU, itu tidak boleh terjadi karena jasa besar ulama tidak bisa diabaikan," katanya. (*)

Sumber: ANTARA

#Muhaimin Iskandar #PKB #Full Day School
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Menko Cak Imin Koordinasikan Bantuan Masker dan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Karhutla
Bantuan akan disalurkan ke sejumlah daerah terdampak karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Menko Cak Imin Koordinasikan Bantuan Masker dan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Karhutla
Indonesia
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat paradigma baru yang diterapkan dalam pembangunan nasional, yakni pemberdayaan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Indonesia
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Cak Imin mendoakan agar Gus Kikin diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah memimpin PBNU selama lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas lingkungan tempat belajar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Bagikan