Politisi PKB: Kabarnya Reshuffle Akhir Maret, PAN Dapat Satu Menteri dan Wamen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Maret 2022
Politisi PKB: Kabarnya Reshuffle Akhir Maret, PAN Dapat Satu Menteri dan Wamen

Pelantikan menteri dan wakil menteri (wamen) sisa masa jabatan periode tahun 2019 – 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020 (Sumber: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana perombakan kabinet kembali mengemuka. Reshuffle kabinet dikabarkan untuk mengakomodir Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kabinet Indonesia Maju.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim mengaku mendengar kabar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle pada akhir Maret 2022.

Baca Juga:

Akan Ada Wakil Menteri Perhubungan, Siapa Dia?

"Kabar-kabar warung kopi infonya akhir Maret ini," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (8/3).

Menurut Luqman, berdasarkan informasi yang ia terima, partai besutan Zulkifli Hasan itu akan mendapatkan jatah satu kursi menteri dan satu wakil menteri.

"PAN dapet satu menteri plus satu wamen," ujar Luqman.

Baca Juga:

Jokowi Siapkan Posisi Wakil Menteri Dalam Negeri tapi Belum Diisi

Namun, Luqman belum bisa memastikan plot kursi menteri yang akan didapat oleh PAN. Wakil Ketua Komisi II DPR ini belum mendapatkan informasi lengkap mengenai reshuffle ini.

"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," kata Luqman.

Presiden Joko Widodo telah menandatangi berbagai aturan anyar terkait penempatan Wakil Menteri disejumlah Kementerian. Seperti saat ini, ada 10 posisi wakil meteri yang belum dipilih Presiden Jokowi setelah mengubah aturan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, penambahan posisi wamen diperlukan untuk mengantisipasi segala perubahan situasi. Makanya tambahan personel disiapkan jika sewaktu-waktu hal tersebut dibutuhkan. (Pon)

Baca Juga:

Penjelasan Mensesneg Terkait Posisi Wakil Menteri

#Politik #Partai Politik #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Krisis Venezuela kini jadi alarm keras. DPR pun mendesak agar ketahanan energi nasional diperkuat.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Bagikan