Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKB Dipersilakan Pamitan dari Koalisi Indonesia Maju

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 September 2023
PKB Dipersilakan Pamitan dari Koalisi Indonesia Maju

Diskusi di DPP PKB. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tengah mengalami guncangan, setelah berhembus kabar soal keputusan mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal capres- cawapres pada Pilpres 2024.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta PKB menyampaikan secara terbuka jika benar partai tersebut keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca Juga:

Demokrat: NasDem Jalin Kerja Sama dengan PKB, Sepakat Usung Anies-Muhaimin

"PKB sudah sepantasnya pamitan dengan semua partai Koalisi Indonesia Maju, sikap itu tentu akan sangat patriotik dan kesatria,” kata Saleh.

Dia mengatakan, sampai saat ini informasi terkait keluarnya PKB dari KIM, diperoleh dari media yang disampaikan pengurus DPP Partai Demokrat.

“Sampai sekarang informasinya masih diperoleh dari media, itu disampaikan oleh pengurus partai Demokrat. Apakah benar akan pindah atau masih tetap bersama, belum ada pemberitahuan dari PKB,” ujarnya.

Saleh mengatakan, PAN menghormati jika benar PKB bergabung dengan Anies Baswedan. Keputusan itu adalah tindakan terbaik yang memang harus diambil PKB karena sejak Golkar dan PAN mendukung Prabowo, ada kesan tidak nyaman dari PKB.

"Kita sama-sama sudah paham bahwa PKB terkesan khawatir terhadap adanya kompetitor lain dalam penentuan cawapres Prabowo. Andaikata Cak Imin disepakati sebagai cawapres Prabowo, pasti PKB akan tetap di Koalisi Indonesia Maju,” katanya.

Ia menegaskan, keluarnya PKB dari KIM bukan terkait bergabungnya Golkar dan PAN serta bukan soal perubahan nama koalisi.

"Ini adalah manuver PKB untuk mencari tempat bagi Cak Imin sebagai cawapres. Pada banyak kesempatan, hal ini disampaikan para pengurus PKB secara terbuka," ujarnya.

Saleh mengungkapkan, KIM belum pernah secara khusus membicarakan bakal cawapres pendamping Prabowo. Saat ini, tahapannya masih pengumuman nama dan penyusunan agenda bersama.

"Soal cawapres, akan ditentukan kemudian dengan pendekatan musyawarah mufakat. Semua partai akan dilibatkan secara adil dan setara," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan mengkhianati Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. (Knu)


Baca Juga:

PAN Tak Khawatir PKB Mundur dari Koalisi Indonesia Maju

#PKB #Pilpres #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Kehutanan, Fraksi PKB Minta Pengelolaan Hutan Didasarkan Pasal 33 UUD
Pengelolaan kawasan hutan harus sepenuhnya berpedoman pada amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
RUU Kehutanan, Fraksi PKB Minta Pengelolaan Hutan Didasarkan Pasal 33 UUD
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Gus Jazilul Fawaid meminta Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum pembenahan internal Polri, memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
PKB Ungkap 8 Catatan Penting soal RUU Keamanan Siber, Judi Online Ikut Disorot
Fraksi PKB DPR RI menyampaikan delapan catatan kritis terhadap RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, mulai dari perlindungan data, AI, hingga pemberantasan judi online.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
PKB Ungkap 8 Catatan Penting soal RUU Keamanan Siber, Judi Online Ikut Disorot
Indonesia
PKB Tanggapi Prabowo soal Demo Dibayar, Minta Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan
PKB menanggapi pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, soal pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi.
Soffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
PKB Tanggapi Prabowo soal Demo Dibayar, Minta Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan
Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
Sebut 'Politisi Keluar dari PBNU', Cak Imin: Saya Bicara karena Cinta NU
Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap organisasi yang telah membesarkannya.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Sebut 'Politisi Keluar dari PBNU', Cak Imin: Saya Bicara karena Cinta NU
Indonesia
Soroti Dinamika PBNU, Cak Imin: Yang Berpolitik Silakan di Partai Saja
Cak Imin menanggapi dinamika yang terjadi di PBNU menjelang Muktamar ke-35. Ia mengatakan, bahwa yang bermain-main di NU bisa dikeluarkan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
Soroti Dinamika PBNU, Cak Imin: Yang Berpolitik Silakan di Partai Saja
Bagikan