PKB Dipersilakan Pamitan dari Koalisi Indonesia Maju

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 September 2023
PKB Dipersilakan Pamitan dari Koalisi Indonesia Maju

Diskusi di DPP PKB. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tengah mengalami guncangan, setelah berhembus kabar soal keputusan mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal capres- cawapres pada Pilpres 2024.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta PKB menyampaikan secara terbuka jika benar partai tersebut keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca Juga:

Demokrat: NasDem Jalin Kerja Sama dengan PKB, Sepakat Usung Anies-Muhaimin

"PKB sudah sepantasnya pamitan dengan semua partai Koalisi Indonesia Maju, sikap itu tentu akan sangat patriotik dan kesatria,” kata Saleh.

Dia mengatakan, sampai saat ini informasi terkait keluarnya PKB dari KIM, diperoleh dari media yang disampaikan pengurus DPP Partai Demokrat.

“Sampai sekarang informasinya masih diperoleh dari media, itu disampaikan oleh pengurus partai Demokrat. Apakah benar akan pindah atau masih tetap bersama, belum ada pemberitahuan dari PKB,” ujarnya.

Saleh mengatakan, PAN menghormati jika benar PKB bergabung dengan Anies Baswedan. Keputusan itu adalah tindakan terbaik yang memang harus diambil PKB karena sejak Golkar dan PAN mendukung Prabowo, ada kesan tidak nyaman dari PKB.

"Kita sama-sama sudah paham bahwa PKB terkesan khawatir terhadap adanya kompetitor lain dalam penentuan cawapres Prabowo. Andaikata Cak Imin disepakati sebagai cawapres Prabowo, pasti PKB akan tetap di Koalisi Indonesia Maju,” katanya.

Ia menegaskan, keluarnya PKB dari KIM bukan terkait bergabungnya Golkar dan PAN serta bukan soal perubahan nama koalisi.

"Ini adalah manuver PKB untuk mencari tempat bagi Cak Imin sebagai cawapres. Pada banyak kesempatan, hal ini disampaikan para pengurus PKB secara terbuka," ujarnya.

Saleh mengungkapkan, KIM belum pernah secara khusus membicarakan bakal cawapres pendamping Prabowo. Saat ini, tahapannya masih pengumuman nama dan penyusunan agenda bersama.

"Soal cawapres, akan ditentukan kemudian dengan pendekatan musyawarah mufakat. Semua partai akan dilibatkan secara adil dan setara," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan mengkhianati Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. (Knu)


Baca Juga:

PAN Tak Khawatir PKB Mundur dari Koalisi Indonesia Maju

#PKB #Pilpres #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Bagikan