PAN Tak Khawatir PKB Mundur dari Koalisi Indonesia Maju

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 30 Agustus 2023
PAN Tak Khawatir PKB Mundur dari Koalisi Indonesia Maju

Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno usai perayaan HUT PAN ke-25 di Jakarta, Selasa (29/8/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024, sepertinya bakal menghangat. Hal itu seiring dengan pergantian nama menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menegaskan, partainya tidak khawatir apabila PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto.

"Kami tidak khawatir (PKB hengkang dari koalisi) karena sudah kenal lama dan melakukan kerja sama politik sangat dekat," kata Eddy dalam perayaan HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Selasa (29/8) malam.

Baca Juga:

Golkar PAN Gabung KIR, PKB Tegaskan Capres-Cawapres Diputuskan Prabowo dan Cak Imin

Hal itu dikatakan Eddy Soeparno terkait perubahan nama koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto. Awalnya, Gerindra dan PKB sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), lalu berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju setelah PAN dan Partai Golkar bergabung.

Eddy meyakini parpol pengusung Prabowo sangat solid dalam menjalin kerja sama politik, bahkan berlanjut di parlemen setelah Pemilu 2024.

Menurut dia, parpol koalisi memiliki semangat kebersamaan, yaitu sejak awal mengikat kerja sama politik untuk mencapai target kemenangan pada Pilpres 2024.

"Melalui kerja sama politik tersebut, kami bekerja untuk mencapai target, yaitu memenangkan Prabowo menjadi presiden," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Mengenai sosok bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Prabowo, ia mengatakan hal itu akan dibahas bersama-sama oleh parpol koalisi.

Baca Juga:

Cak Imin Tak Kunjung Jadi Cawapres Prabowo, PKB Pertimbangkan Gabung Koalisi Ganjar

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku akan melaporkan ke pengurus partainya terkait perubahan nama koalisi pendukung Prabowo Subianto yang mulanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo Subianto, bakal calon presiden yang diusung oleh KKIR (sekarang berganti Koalisi Indonesia Maju), mengumumkan pergantian nama itu dalam rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8) malam.

"Ya saya baru tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya enggak tahu. Saya akan melapor ke partai dulu," kata Muhaimin.

Partai Gerindra dan PKB membentuk KKIR dan menandatangani perjanjian yang disebut sebagai Piagam Sentul pada 13 Agustus 2022.

Dalam piagam itu, salah satu poin perjanjian nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (*)

Baca Juga:

PKB Sebut Penentuan Cawapres Prabowo Berpatokan pada Piagam KKIR

#PKB #PAN #Partai Politik #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bagikan