PAN Tak Khawatir PKB Mundur dari Koalisi Indonesia Maju

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 30 Agustus 2023
PAN Tak Khawatir PKB Mundur dari Koalisi Indonesia Maju

Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno usai perayaan HUT PAN ke-25 di Jakarta, Selasa (29/8/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024, sepertinya bakal menghangat. Hal itu seiring dengan pergantian nama menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menegaskan, partainya tidak khawatir apabila PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto.

"Kami tidak khawatir (PKB hengkang dari koalisi) karena sudah kenal lama dan melakukan kerja sama politik sangat dekat," kata Eddy dalam perayaan HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Selasa (29/8) malam.

Baca Juga:

Golkar PAN Gabung KIR, PKB Tegaskan Capres-Cawapres Diputuskan Prabowo dan Cak Imin

Hal itu dikatakan Eddy Soeparno terkait perubahan nama koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto. Awalnya, Gerindra dan PKB sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), lalu berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju setelah PAN dan Partai Golkar bergabung.

Eddy meyakini parpol pengusung Prabowo sangat solid dalam menjalin kerja sama politik, bahkan berlanjut di parlemen setelah Pemilu 2024.

Menurut dia, parpol koalisi memiliki semangat kebersamaan, yaitu sejak awal mengikat kerja sama politik untuk mencapai target kemenangan pada Pilpres 2024.

"Melalui kerja sama politik tersebut, kami bekerja untuk mencapai target, yaitu memenangkan Prabowo menjadi presiden," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Mengenai sosok bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Prabowo, ia mengatakan hal itu akan dibahas bersama-sama oleh parpol koalisi.

Baca Juga:

Cak Imin Tak Kunjung Jadi Cawapres Prabowo, PKB Pertimbangkan Gabung Koalisi Ganjar

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku akan melaporkan ke pengurus partainya terkait perubahan nama koalisi pendukung Prabowo Subianto yang mulanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo Subianto, bakal calon presiden yang diusung oleh KKIR (sekarang berganti Koalisi Indonesia Maju), mengumumkan pergantian nama itu dalam rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8) malam.

"Ya saya baru tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya enggak tahu. Saya akan melapor ke partai dulu," kata Muhaimin.

Partai Gerindra dan PKB membentuk KKIR dan menandatangani perjanjian yang disebut sebagai Piagam Sentul pada 13 Agustus 2022.

Dalam piagam itu, salah satu poin perjanjian nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (*)

Baca Juga:

PKB Sebut Penentuan Cawapres Prabowo Berpatokan pada Piagam KKIR

#PKB #PAN #Partai Politik #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
PKB sebelumnya sempat berkompetisi dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Saat itu, pasangan Anies Baswedan–Cak Imin diusung PKB, PKS, dan NasDem.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
Indonesia
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
PKB berharap retret kedua Kabinet Merah Putih bisa menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Bagikan