PAN Tak Khawatir PKB Mundur dari Koalisi Indonesia Maju

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 30 Agustus 2023
PAN Tak Khawatir PKB Mundur dari Koalisi Indonesia Maju

Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno usai perayaan HUT PAN ke-25 di Jakarta, Selasa (29/8/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024, sepertinya bakal menghangat. Hal itu seiring dengan pergantian nama menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menegaskan, partainya tidak khawatir apabila PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto.

"Kami tidak khawatir (PKB hengkang dari koalisi) karena sudah kenal lama dan melakukan kerja sama politik sangat dekat," kata Eddy dalam perayaan HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Selasa (29/8) malam.

Baca Juga:

Golkar PAN Gabung KIR, PKB Tegaskan Capres-Cawapres Diputuskan Prabowo dan Cak Imin

Hal itu dikatakan Eddy Soeparno terkait perubahan nama koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto. Awalnya, Gerindra dan PKB sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), lalu berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju setelah PAN dan Partai Golkar bergabung.

Eddy meyakini parpol pengusung Prabowo sangat solid dalam menjalin kerja sama politik, bahkan berlanjut di parlemen setelah Pemilu 2024.

Menurut dia, parpol koalisi memiliki semangat kebersamaan, yaitu sejak awal mengikat kerja sama politik untuk mencapai target kemenangan pada Pilpres 2024.

"Melalui kerja sama politik tersebut, kami bekerja untuk mencapai target, yaitu memenangkan Prabowo menjadi presiden," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Mengenai sosok bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Prabowo, ia mengatakan hal itu akan dibahas bersama-sama oleh parpol koalisi.

Baca Juga:

Cak Imin Tak Kunjung Jadi Cawapres Prabowo, PKB Pertimbangkan Gabung Koalisi Ganjar

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku akan melaporkan ke pengurus partainya terkait perubahan nama koalisi pendukung Prabowo Subianto yang mulanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo Subianto, bakal calon presiden yang diusung oleh KKIR (sekarang berganti Koalisi Indonesia Maju), mengumumkan pergantian nama itu dalam rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8) malam.

"Ya saya baru tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya enggak tahu. Saya akan melapor ke partai dulu," kata Muhaimin.

Partai Gerindra dan PKB membentuk KKIR dan menandatangani perjanjian yang disebut sebagai Piagam Sentul pada 13 Agustus 2022.

Dalam piagam itu, salah satu poin perjanjian nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (*)

Baca Juga:

PKB Sebut Penentuan Cawapres Prabowo Berpatokan pada Piagam KKIR

#PKB #PAN #Partai Politik #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Bagikan