Cak Imin Tak Kunjung Jadi Cawapres Prabowo, PKB Pertimbangkan Gabung Koalisi Ganjar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 Agustus 2023
Cak Imin Tak Kunjung Jadi Cawapres Prabowo, PKB Pertimbangkan Gabung Koalisi Ganjar

Ganjar Pranowo bertemu Muhaimin Iskandar di salah satu kafe di Jakarta, Jumat (18/8/2023). (ANTARA/HO-Tim Media Ganjar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di koalisi pendukung Prabowo Subianto kini tengah gamang. Pasalnya, belum ada kepastian Ketua Umum (Ketum) Muhaimin Iskandar menjadi cawapres.

Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Syaiful Huda mengungkapkan, PKB membuka peluang menyeberang ke koalisi PDIP jika ketumnya tidak dipilih menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menurut Huda, PKB siap mengusung Ganjar Pranowo jika Prabowo tidak memegang komitmen.

Baca Juga:

PKB Sebut Penentuan Cawapres Prabowo Berpatokan pada Piagam KKIR

"Muktamar memandatkan Cak Imin harus maju dalam Pilpres 2024 baik sebagai (bakal) capres maupun cawapres," kata Huda kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/8).

Huda mengingatkan proposal PKB tunggal, yakni Cak Imin maju di Pilpres 2024 baik sebagai capres maupun cawapres. Untuk itu, jika proposal tersebut diabaikan, PKB akan cabut dari koalisi Prabowo yang saat ini terdiri dari Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN.

"Itu yang saya tegaskan proposal PKB tunggal, di mana pun koalisinya Cak Imin sebagai (bakal) capres atau cawapres," tegas Huda.

Baca Juga:

Hasto Sebut PDIP dan PKB Miliki Kedekatan Ideologis

Meski begitu, Huda masih meyakini bila Gerindra akan tetap berkomitmen untuk menjadikan Cak Imin sebagai bakal cawapres Prabowo di pesta demokrasi nanti.

"Kita masih yakin Gerindra akan ambil Cak Imin sebagai (bakal) cawapres," ujarnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengaku ada sinyal ajakan dari Ganjar Pranowo untuk bergabung ke koalisi parpol pendukungnya di Pilpres 2024.

Tawaran itu disampaikan ketika Cak Imin dan Ganjar bertemu di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (18/8).

Namun, Cak Imin mengklaim belum bisa menjawab ajakan dari Ganjar tersebut. (Knu)

Baca Juga:

PKB Bakal Tinggalkan Gerindra jika Tak Kunjung Ada Kepastian Soal Cawapres

#Partai Politik #Pemilu #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Bagikan