Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Tragedi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, yang menelan korban jiwa menuai keprihatinan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban serta seluruh civitas pesantren yang terdampak musibah ini.
"Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga korban, mengampuni yang wafat, dan memberi kesembuhan bagi yang terluka,” ujar Maman kepada wartawan, Selasa (30/9).
Baca juga:
Ponpes Al Khoziny Roboh, Puan Minta Jangan Abai Soal Kualitas Bangunan Sarana Pendidikan Anak
Menurut laporan, lebih dari seratus orang berhasil dievakuasi, sementara sekitar 38 orang masih diduga terjebak di reruntuhan bangunan.
"Angka ini sangat memprihatinkan. Kita berharap proses evakuasi bisa berlangsung cepat dan semua korban segera ditemukan,” katanya.
Maman yang juga pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi, Majalengka ini, menegaskan, keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan lembaga pendidikan, terlebih pondok pesantren.
"Tidak boleh ada kompromi terhadap standar konstruksi dan pengawasan teknis. Nyawa para santri dan pekerja tidak bisa dipertaruhkan," tegasnya.
Baca juga:
77 Santri Luka-Luka, 38 Orang Masih Dicari di Reruntuhan Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny
Maman juga menilai runtuhnya bangunan saat pengecoran lantai empat menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
"Jika tiang fondasi tidak mampu menahan beban, artinya ada masalah serius pada tahap perancangan maupun pengawasan,” jelasnya.
Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum bersama instansi terkait, mulai dari kepolisian hingga Dinas PUPR, segera mengusut tuntas penyebab ambruknya bangunan tersebut.
"Siapapun yang lalai, baik kontraktor, pengawas, maupun pihak lain yang bertanggung jawab, harus diperiksa dan diberi sanksi sesuai aturan hukum,” imbuhnya.
Baca juga:
Maman juga mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga teknis lainnya melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas bahan, metode pembangunan, dan standar keselamatan konstruksi. "Transparansi harus dijaga agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” tandasnya. (Pon)
