Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Demokrat buka suara soal dinamika politik yang terjadi di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Demokrat menyebutkan bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung KPP sudah menyetujui kerja sama politik antara NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan dalam klausul koalisi NasDem dan PKB menyepakati akan menduetkan Anies dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
Baca Juga
“Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” kata Riefky dalam keterangannya Kamis, (31/8).
Riefky menyebutkan kerja sama politik antara NasDem dan PKB dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh tanpa sepengetahuan partai politik mitra koalisi di KPP, yakni Demokrat dan PKS.
“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh,” ucapnya.
Lebih lanjut Riefky mengaku telah mengonfirmasi kabar kesepakatan politik antara NasDem dan PKB kepada Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membenarkan telah terjadi kerja sama politik di antara dua partai politik (parpol) tersebut.
Riefky menyebut partainya dipaksa menerima keputusan NasDem meminang PKB untuk memasangkan Anies dengan Cak Imin.
“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli),” ucap Riefky.
Baca Juga
Riefky menyampaikan partainya terkejut di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.
“Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ucapnya.
Bahkan, Anies tidak menyampaikan ke Demokrat dan PKS soal pertemuan penting antara NasDem bersama PKB tersebut. Anies memilih menyampaikan pertemuan politik di DPP NasDem kepada Sudirman Said.
Riefky menilai kesepakatan politik antara NasDem dan PKB merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan pengkhianatan atas Piagam Koalisi yang telah disepakati NasDem, Demokrat, dan PKS.
“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ujarnya.
Merespons peristiwa politik tersebut, kata Riefky, Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil sikap politik.
“Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Sejumlah Alasan di Balik Anjloknya Elektabilitas Anies Baswedan
