Sejumlah Alasan di Balik Anjloknya Elektabilitas Anies Baswedan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 31 Agustus 2023
Sejumlah Alasan di Balik Anjloknya Elektabilitas Anies Baswedan

Bacapres Anies Baswedan ketika memberikan kuliah kebangsaan di FISIP UI. ANTARA/Feru Lantara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elektabilitas Anies Baswedan seolah sulit menembus level atas dalam beberapa hasil survei. Bahkan, suaranya cenderung jauh di bawah dua pesaingnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Peneliti dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, rendahnya elektabilitas Anies karena belum bergeraknya Koalisi Perubahan secara efektif.

"Stagnasi itu akibat proses negosiasi yang belum selesai, yang diindikasikan belum kompaknya ritme langkah partai pendukung Anies," kata Umam kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/8).

Baca Juga:

[HOAKS ATAU FAKTA]: Tolak Ganjar, Gibran Pilih Jadi Cawapres Anies

Umam menilai, salah satu penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena terkait kesiapan dalam mengumumkan cawapres.

Misalnya, di saat PKS dan Demokrat mengklaim siap mendeklarasikan pasangan capres-cawapres dan membentuk infrastruktur pemenangan Anies, partai koalisi lain tak mengikuti langkah serupa.

"NasDem justru tampak bersikeras mengulur waktu hingga menit-menit terakhir (last minute)," tambahnya.

Umam menilai, tidak bergeraknya NasDem kemungkinan besar disebabkan oleh situasi di mana partai tersebut tersandera oleh tangan-tangan kekuasaan yang tak terlihat atau the invisible hand.

"Paloh (Ketum Umum NasDem Surya Paloh) cenderung memilih diam, mengulur waktu, dan tidak segera memutuskan nasib keberlanjutan pencapresan Anies," katanya.

Baca Juga:

Survei LSI: Ganjar Kalahkan Prabowo, Anies Makin Terbenam

Umam menyebut, Anies yang seharusnya tampil agresif memimpin koalisi, kini juga ikut-ikutan diam menyaksikan koalisinya stagnan.

Bahkan, Anies dinilai belakangan tampak semakin gamang dan tidak cukup keberanian untuk mengkritik kebijakan pemerintahan yang ia klaim hendak diubah.

Selain terancam tidak akan mendapatkan efek ekor jas (coat tail effect) dari pencapresan Anies, PKS dan Demokrat kini juga tampak mulai gusar setelah merasakan koalisinya seolah tidak ada kemajuan.

"Tidak ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan di internal koalisi, dan tidak ada keseriusan untuk bergerak bersama," katanya.

Sebelumnya, LSI merilis survei elektabilitas calon presiden menjelang Pilpres 2024.

Dalam simulasi 3 nama, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 37 persen, diikuti bakal capres Gerindra Prabowo Subianto 35,3 persen dan bakal capres NasDem Anies Baswedan 22,2 persen. (Knu)

Baca Juga:

Heru Budi Respons soal Nasib TKD ASN yang Dipotong Anies saat Pandemi

#Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Diketahui, konteks asli video yakni momen Anies tumpengan dalam peresmian jembatan jembatan gantung di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan