Sejumlah Alasan di Balik Anjloknya Elektabilitas Anies Baswedan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 31 Agustus 2023
Sejumlah Alasan di Balik Anjloknya Elektabilitas Anies Baswedan

Bacapres Anies Baswedan ketika memberikan kuliah kebangsaan di FISIP UI. ANTARA/Feru Lantara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elektabilitas Anies Baswedan seolah sulit menembus level atas dalam beberapa hasil survei. Bahkan, suaranya cenderung jauh di bawah dua pesaingnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Peneliti dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, rendahnya elektabilitas Anies karena belum bergeraknya Koalisi Perubahan secara efektif.

"Stagnasi itu akibat proses negosiasi yang belum selesai, yang diindikasikan belum kompaknya ritme langkah partai pendukung Anies," kata Umam kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/8).

Baca Juga:

[HOAKS ATAU FAKTA]: Tolak Ganjar, Gibran Pilih Jadi Cawapres Anies

Umam menilai, salah satu penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena terkait kesiapan dalam mengumumkan cawapres.

Misalnya, di saat PKS dan Demokrat mengklaim siap mendeklarasikan pasangan capres-cawapres dan membentuk infrastruktur pemenangan Anies, partai koalisi lain tak mengikuti langkah serupa.

"NasDem justru tampak bersikeras mengulur waktu hingga menit-menit terakhir (last minute)," tambahnya.

Umam menilai, tidak bergeraknya NasDem kemungkinan besar disebabkan oleh situasi di mana partai tersebut tersandera oleh tangan-tangan kekuasaan yang tak terlihat atau the invisible hand.

"Paloh (Ketum Umum NasDem Surya Paloh) cenderung memilih diam, mengulur waktu, dan tidak segera memutuskan nasib keberlanjutan pencapresan Anies," katanya.

Baca Juga:

Survei LSI: Ganjar Kalahkan Prabowo, Anies Makin Terbenam

Umam menyebut, Anies yang seharusnya tampil agresif memimpin koalisi, kini juga ikut-ikutan diam menyaksikan koalisinya stagnan.

Bahkan, Anies dinilai belakangan tampak semakin gamang dan tidak cukup keberanian untuk mengkritik kebijakan pemerintahan yang ia klaim hendak diubah.

Selain terancam tidak akan mendapatkan efek ekor jas (coat tail effect) dari pencapresan Anies, PKS dan Demokrat kini juga tampak mulai gusar setelah merasakan koalisinya seolah tidak ada kemajuan.

"Tidak ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan di internal koalisi, dan tidak ada keseriusan untuk bergerak bersama," katanya.

Sebelumnya, LSI merilis survei elektabilitas calon presiden menjelang Pilpres 2024.

Dalam simulasi 3 nama, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 37 persen, diikuti bakal capres Gerindra Prabowo Subianto 35,3 persen dan bakal capres NasDem Anies Baswedan 22,2 persen. (Knu)

Baca Juga:

Heru Budi Respons soal Nasib TKD ASN yang Dipotong Anies saat Pandemi

#Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan