PK Kubu Moeldoko Jadi Langkah Ganggu Koalisi Anies

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 10 April 2023
PK Kubu Moeldoko Jadi Langkah Ganggu Koalisi Anies

Partai Demokrat ajukan surat Permohonan Perlindungan di PT TUN. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Kubu Partai Demokrat Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat dibawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, langkah ini merupakan strategi politik jelang Pemilu 2024. PK ini upaya mengganggu partai koalisi yang tidak satu pemikiran dengan kelompok penguasa. Diantaranya yang mendukung Anies Baswedan di Pemilu 2024.

Baca Juga:

Partai Demokrat Nilai Pembentukan Koalisi Besar Wujud Persaingan

"Jadi yang ada di Koalisi Perubahan itu harus kencangkan ikat pinggang, Kalau nggak, ya pasti akan dibombardir," kata Ujang di Jakarta, Senin (10/4).

Di mana, proses pengajuan PK dinilai merupakan salah satu cara aksi bombardir, dengan mengacak-acak, memecah belah, pada Koalisi Perubahan dengan cara menang di PK.

Menurut Ujang, jika melihat rekam jejak AHY yang selalu menang secara hukum dalam perkara Demokrat atas Moeldoko, seharusnya gambaran itu akan terlihat di proses PK nanti.

Akan tetapi yang dikhawatirkan nantinya adalah hasil dari PK itu sendiri. Jangan-jangan, kata dia, justru kubu Moeldoko yang unggul.

"Walau sudah menang 16 kali, tapi kalau di ujung PK-nya kalah, kan menjadi persoalan, menjadi kegagalan bagi Partai Demokrat. Jadi ada berbagai macam cara akan dilakukan untuk menggagalkan Anies jadi capres," katanya.

Ia justru mewaspadai upaya campur aduk hukum dengan politik. Idealnya, hukum mestinya paralel dengan demokrasi dan politik.

"Kalau tidak, demokrasi akan hancur," tutur dia.

Ujang tidak ingin infrastruktur hukum dijadikan alat politik untuk menyandera pihak lain semisalnya mengerjai oposisi dan menghancurkan orang-orang yang tidak sepakat dengan kelompoknya.

"Untuk membangun negeri yang sehat dan demokratis yang bermartabat, hukum harus betul-betul berjuang untuk hukum sendiri," ucap Direktur Indonesia Political Review ini.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko cs masih berambisi merebut partainya. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di Mahkamah Agung (MA).

PK ini merupakan langkah hukum kesekian yang dilakukan kubu mantan Panglima TNI itu Mereka klaim memiliki empat novum baru.

Baca Juga:

AHY Tegaskan Partai Demokrat Tak Tertarik Gabung Koalisi Besar

#Partai Demokrat #Partai Politik #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Jokowi meminta PSI untuk mempersiapkan kadernya secara matang untuk maju di kontestasi 2929 nanti.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Indonesia
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Warna merah-hitam pada logo baru PSI dinilai sejumlah pihak mirip dengan identitas visual milik PDI Perjuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Bagikan