Partai Demokrat Nilai Pembentukan Koalisi Besar Wujud Persaingan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 10 April 2023
Partai Demokrat Nilai Pembentukan Koalisi Besar Wujud Persaingan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menilai upaya berkoalisi yang dilakukan partai politik di Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan salah satu cara untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Partai Demokrat, yang saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan, menghormati berbagai penjajakan dan pertemuan yang dilakukan pimpinan partai politik untuk membentuk koalisi baru, misalnya koalisi besar atau Koalisi Kebangsaan.

Baca Juga:

PAN Nyatakan Siap Leburkan KIB ke Koalisi Besar

“Pertemuan petinggi PAN dan Gerindra, kami apresiasi, karena silaturahmi membuat suasana politik nasional sejuk dan hangat. Ketua umum kami, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) juga sering melakukan ini sejak memimpin Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Ia menambahkan, upaya berkoalisi sebagaimana yang ditunjukkan Koalisi Perubahan atau koalisi lainnya merupakan wujud persaingan yang bermartabat dan berintegritas.

“Banyak pihak yang menduga bangunan koalisi besar ini ditujukan untuk menghadang Anies (Baswedan, red.) dan Koalisi Perubahan. Demokrat sendiri melihatnya sebagai upaya ksatria dan konstruktif,” kata Herzaky.

Herzaky, yang juga Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, menyampaikan partainya terus mendukung cara-cara berkompetisi yang sehat.

Dia juga menilai semakin banyak calon presiden dan calon wakil presiden yang dapat dihadirkan oleh partai-partai politik, maka itu semakin baik untuk demokrasi di Indonesia.

“Semakin banyak calon yang berkompetisi, maka semakin baik. Jika dirasa 2 atau 3 partai politik tidak cukup untuk bersaing dengan Koalisi Perubahan atau pun Anies Baswedan, silakan membentuk koalisi 4 atau 5 partai. Demokrat sangat mengapresiasi upaya yang dilandasi semangat berkompetisi,” kata dia.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada minggu (8/4) datang bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

“Negara besar tidak mungkin diurus satu atau dua, tetapi harus besar juga yang mengurus, yang kita kadang-kadang sebut Koalisi Kebangsaan itu. Karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini,” kata Zulkifli Hasan. (Knu)

Baca Juga:

Koalisi Besar Bakal Hadirkan Pertarungan 2 Pasang Capres-Cawapres

#Partai Politik #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan