Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Partai Demokrat Nilai Pembentukan Koalisi Besar Wujud Persaingan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 10 April 2023
Partai Demokrat Nilai Pembentukan Koalisi Besar Wujud Persaingan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menilai upaya berkoalisi yang dilakukan partai politik di Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan salah satu cara untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Partai Demokrat, yang saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan, menghormati berbagai penjajakan dan pertemuan yang dilakukan pimpinan partai politik untuk membentuk koalisi baru, misalnya koalisi besar atau Koalisi Kebangsaan.

Baca Juga:

PAN Nyatakan Siap Leburkan KIB ke Koalisi Besar

“Pertemuan petinggi PAN dan Gerindra, kami apresiasi, karena silaturahmi membuat suasana politik nasional sejuk dan hangat. Ketua umum kami, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) juga sering melakukan ini sejak memimpin Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Ia menambahkan, upaya berkoalisi sebagaimana yang ditunjukkan Koalisi Perubahan atau koalisi lainnya merupakan wujud persaingan yang bermartabat dan berintegritas.

“Banyak pihak yang menduga bangunan koalisi besar ini ditujukan untuk menghadang Anies (Baswedan, red.) dan Koalisi Perubahan. Demokrat sendiri melihatnya sebagai upaya ksatria dan konstruktif,” kata Herzaky.

Herzaky, yang juga Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, menyampaikan partainya terus mendukung cara-cara berkompetisi yang sehat.

Dia juga menilai semakin banyak calon presiden dan calon wakil presiden yang dapat dihadirkan oleh partai-partai politik, maka itu semakin baik untuk demokrasi di Indonesia.

“Semakin banyak calon yang berkompetisi, maka semakin baik. Jika dirasa 2 atau 3 partai politik tidak cukup untuk bersaing dengan Koalisi Perubahan atau pun Anies Baswedan, silakan membentuk koalisi 4 atau 5 partai. Demokrat sangat mengapresiasi upaya yang dilandasi semangat berkompetisi,” kata dia.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada minggu (8/4) datang bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

“Negara besar tidak mungkin diurus satu atau dua, tetapi harus besar juga yang mengurus, yang kita kadang-kadang sebut Koalisi Kebangsaan itu. Karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini,” kata Zulkifli Hasan. (Knu)

Baca Juga:

Koalisi Besar Bakal Hadirkan Pertarungan 2 Pasang Capres-Cawapres

#Partai Politik #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan