Pj Heru: Perpindahan Ibu Kota Bakal Ada Transisi Kewenangan

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 21 Maret 2024
Pj Heru: Perpindahan Ibu Kota Bakal Ada Transisi Kewenangan

Pj Heru menghadiri Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat. (Foto: Humas Pemprov DKI).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Pusat 2024, untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Pj Heru menyebutkan, fokus utama Jakarta dalam RKPD di Jakarta Pusat Tahun 2025 adalah sumber daya manusia, infrastruktur berkualitas, ekonomi inklusif, dan berkelanjutan.

Baca juga:

Pj Heru Sebut Interupsi Tina Toon Masuk Akal Minta Tambah Pompa

RKPD tersebut diarahkan untuk menangani empat isu utama, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintah, serta peningkatan kegiatan masyarakat.

"Kota Jakarta Pusat diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang seluruhnya dapat diikuti dari berbagai usulan dari masyarakat. Adapun keterbatasan APBD yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur tentunya menjadi bahan pertimbangan kita semua," ujar Heru saat Musrenbang, Kamis (21/3).

Heru menjelaskan, perpindahan Ibu Kota akan menyebabkan transisi kewenangan yang diatur oleh Kemendagri. Setelah hasil proses rapat di DPR RI selesai. Hal ini akan menentukan kedudukan Jakarta di kemudian hari, serta diharapkan dapat meningkatan daya tarik sebagai salah satu kota besar di Asia Tenggara.

Baca juga:

Pj Heru Yakin DPR Berikan Terbaik untuk Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Ia menambahkan, perpindahan tersebut dapat mengubah paradigma dalam menginformasikan kegiatan yang bersandar internasional, maupun penciptaan kegiatan ekonomi perkotaan yang baru.

Supaya seluruh perangkat daerah dapat mengamalkan prinsip efisien dan efektif, harus bisa mempertimbangkan pencapaian target pembangunan 2025. Nantinya, Jakarta memiliki kemampuan penyerapan anggaran dan kebermanfaatan jangka panjang.

Selain itu, Pemerintah DKI juga harus bisa meningkatkan kerja sama strategis dengan para stakeholder untuk meningkatkan iklim investasi di Jakarta.

"Kemudian, kita harus menjalin sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program pembangunan Jakarta tahun 2025," ungkap Heru. (Asp)

Baca juga:

Pj Heru Enggan Tanggapi Usulan Wali Kota Jakarta Dipilih Rakyat

#Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Pembangunan tahap kedua akan semakin cepat. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Oktober 2025
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Bagikan