Pj Heru: Perpindahan Ibu Kota Bakal Ada Transisi Kewenangan
Pj Heru menghadiri Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat. (Foto: Humas Pemprov DKI).
MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Pusat 2024, untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Pj Heru menyebutkan, fokus utama Jakarta dalam RKPD di Jakarta Pusat Tahun 2025 adalah sumber daya manusia, infrastruktur berkualitas, ekonomi inklusif, dan berkelanjutan.
Baca juga:
Pj Heru Sebut Interupsi Tina Toon Masuk Akal Minta Tambah Pompa
RKPD tersebut diarahkan untuk menangani empat isu utama, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintah, serta peningkatan kegiatan masyarakat.
"Kota Jakarta Pusat diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang seluruhnya dapat diikuti dari berbagai usulan dari masyarakat. Adapun keterbatasan APBD yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur tentunya menjadi bahan pertimbangan kita semua," ujar Heru saat Musrenbang, Kamis (21/3).
Heru menjelaskan, perpindahan Ibu Kota akan menyebabkan transisi kewenangan yang diatur oleh Kemendagri. Setelah hasil proses rapat di DPR RI selesai. Hal ini akan menentukan kedudukan Jakarta di kemudian hari, serta diharapkan dapat meningkatan daya tarik sebagai salah satu kota besar di Asia Tenggara.
Baca juga:
Pj Heru Yakin DPR Berikan Terbaik untuk Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Ia menambahkan, perpindahan tersebut dapat mengubah paradigma dalam menginformasikan kegiatan yang bersandar internasional, maupun penciptaan kegiatan ekonomi perkotaan yang baru.
Supaya seluruh perangkat daerah dapat mengamalkan prinsip efisien dan efektif, harus bisa mempertimbangkan pencapaian target pembangunan 2025. Nantinya, Jakarta memiliki kemampuan penyerapan anggaran dan kebermanfaatan jangka panjang.
Selain itu, Pemerintah DKI juga harus bisa meningkatkan kerja sama strategis dengan para stakeholder untuk meningkatkan iklim investasi di Jakarta.
"Kemudian, kita harus menjalin sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program pembangunan Jakarta tahun 2025," ungkap Heru. (Asp)
Baca juga:
Pj Heru Enggan Tanggapi Usulan Wali Kota Jakarta Dipilih Rakyat
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Bye-Bye Macet! Lihat Penampakan Taksi Terbang Tanpa Pilot yang Bakal Mengudara di IKN, Tarifnya Bikin Kaget!
DKI Jakarta Siapkan Jurus Pamungkas untuk Selamatkan IKN dari Bencana Lingkungan
Otorita Optimis Investasi di IKN Makin Menggairahkan, Sudah Ada Rp 132 Triliun
Proses Pembangunan Tahap II IKN Dimulai, Penyedia Jasa Konstruksi Dikumpulkan
Pengunduran Diri Pejabat OIKN Diklaim Tidak Terkait Efisiensi Anggaran, Banyak Karena Penugasan