Pj Heru Enggan Tanggapi Usulan Wali Kota Jakarta Dipilih Rakyat

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta mengusulkan jabatan wali kota Jakarta dipilih melalui Pilkada langsung oleh rakyat.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku tak mau banyak berkomentar mengenai usulan PKS itu.

Sebab, saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah sibuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota (RUU DKJ).

"Saya enggak mau mengomentari itu. Itu sedang dibahas di DPR RI bersama pemerintah pusat," kata Heru di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (18/3).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mendorong jabatan wali kota Jakarta dipilih melalui Pilkada langsung oleh rakyat. Artinya, jabatan walikota diisi oleh pejabat politik bukan lagi dipimpin seorang birokrat.

Baca juga:

Elit PKS DKI Dorong Jabatan Walikota Dipilih Langsung Rakyat Lewat Pilkada

"Jadi, saya berharap agar RUU yang sedang dibahas harus memasukan klausul bahwa wali kota dipilih langsung oleh masyarakat," kata Khoirudin melalui website resmi DPRD DKI Jakarta, yang dikutip Jumat (15/3).

Ia mencontohkan, Aceh dan Yogyakarta yang pernah menyandang ibu kota negara juga saat ini menyelenggarakan Pemilu untuk memilih wali kota.

"Jangan ada deskriminasi dalam RUU. Artinya, rakyat berhak menentukan sendiri wali kotanya. Contoh saja Aceh dan Yogyakarta. Mereka juga memiliki kekhususan menyandang status daerah istimewa," ucap dia.

Ia juga mengungkapkan kegembiraannya atas ditolaknya usul Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden.

"Tadinya juga gubernur dipilih oleh presiden, tapi setelah kita lakukan penolakan, maka hal tersebut dibatalkan. Nah yang ini Walikota juga akan kita dorong terus agar bisa dipilih langsung oleh warga," pungkasnya. (Asp)

Baca juga:

PKS Tak Setuju TNI-Polri Mengisi Jabatan ASN