Upaya Pemprov DKI Kendalikan Inflasi dengan Luncurkan Microsite

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Oktober 2024
Upaya Pemprov DKI Kendalikan Inflasi dengan Luncurkan Microsite

Ilustrasi inflasi. (Foto: Pexels/energepic.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan Microsite Pengendalian Inflasi Daerah untuk mendukung upaya pengendalian inflasi di Jakarta.

Peluncuran yang bertema, "Mengendalikan Inflasi, Menjaga Perekonomian Jakarta", dilaksanakan pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Grand Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta, Rabu (16/10).

Heru Budi Hartono mengapresiasi hadirnya Microsite tersebut sebagai upaya pengendalian inflasi di DKI Jakarta. Ia mengatakan, microsite ini sekaligus bentuk akuntabilitas dan transparansi kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dan seluruh stakeholder.

"Microsite bisa memudahkan kita untuk bisa melihat dan menganalisa inflasi daerah. Harapannya, perumusan kebijakan pengendalian inflasi di Jakarta lebih akurat dan tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga:

Memahami Inflasi dan Dampak Nyatanya Sehari-hari

Adapun fitur utama yang dimiliki microsite ini berupa tren inflasi Jakarta dan nasional, tren harga komoditas pangan, perbandingan inflasi spasial Jabodetabek dan 38 provinsi.

Selain itu, berisikan informasi dasar seperti profil TPID, sejarah TPID sejak 2010, capaian dan prestasi TPID, struktur TPID, profil microsite, dan alamat sekretariat TPID.

Baca juga:

Seluruh Provinsi Mengalami Inflasi, Tertinggi Papua Pegunungan

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, pengembangan microsite inflasi daerah ini juga ditujukan untuk mempercepat penyampaian data dan informasi guna mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah di Jakarta.

"Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi upaya pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta; mendokumentasikan data, informasi, dan berbagai kebijakan ke dalam satu platform tematik, integratif, dan mudah dibagi-pakaikan (interoperabilitas), termasuk dengan Satu Data Jakarta," tuturnya.

Baca juga:

Pj Heru Akui Inflasi Jakarta Alami Kenaikan pada Akhir Tahun

Tidak hanya itu, microsite ini juga bisa mengonversikan berbagai laporan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang telah dijalankan oleh berbagai perangkat daerah ke dalam format terstandar sebagaimana prinsip satu data.

"Serta memvisualisasikan berbagai analisis dari tabulasi data terkumpul yang relevan dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi," pungkas Sri. (Asp)

#Heru Budi Hartono #Pemprov DKI #Inflasi #Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bank Jakarta Ingin Jadi Financial Operating System, Hubungkan Warga, UMKM, dan Investor
Dirut Bank Jakarta memaparkan empat strategi utama untuk membangun ekosistem keuangan kota, mulai dari inklusi keuangan, UMKM, perumahan hingga investasi.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 41 menit lalu
Bank Jakarta Ingin Jadi Financial Operating System, Hubungkan Warga, UMKM, dan Investor
Indonesia
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
DPR mendesak pemerintah memulihkan kepercayaan investor setelah IHSG turun ke 5.644,23, rupiah menembus Rp 18.041 per dolar AS, dan capital outflow mencapai Rp 66,20 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Purbaya Tetap Menjabat Menkeu, Belum Ada Rencana Reshuffle
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menjabat Menteri Keuangan. Istana juga membantah adanya rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Mensesneg Tegaskan Purbaya Tetap Menjabat Menkeu, Belum Ada Rencana Reshuffle
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Pelemahan rupiah hingga Rp18.050 per dolar AS menjadi sorotan DPR. Wakil Ketua DPR meminta pemerintah serta Bank Indonesia memperkuat langkah stabilisasi ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Bank Indonesia menjelaskan pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp 18.043 per dolar AS. Faktor geopolitik Timur Tengah, arus modal keluar, hingga kebutuhan domestik menjadi pemicunya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Indonesia
Surplus Dagang Indonesia Mulai Susut, Tekanan Inflasi Makin Terasa
Perhatian utama pasar saat ini bukan lagi sekadar besarnya ekspor Indonesia, melainkan kecepatan kenaikan impor migas yang mulai menggerus surplus perdagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Surplus Dagang Indonesia Mulai Susut, Tekanan Inflasi Makin Terasa
Indonesia
Harga Beras Bikin Inflasi di Bulan Mei, Inflasi Tahunan 3,08 Persen
Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah cabai merah, bawang merah, tomat, beras dan sawi hijau.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Harga Beras Bikin Inflasi di Bulan Mei, Inflasi Tahunan 3,08 Persen
Indonesia
Indonesia Rajai Pasar Keuangan Digital, Trader Butuh Platform yang Stabil dan Responsif
Indonesia merupakan rumah bagi komunitas trader forex dan komoditas yang berkembang pesat dan semakin sophisticated.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Indonesia Rajai Pasar Keuangan Digital, Trader Butuh Platform yang Stabil dan Responsif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Prediksi Indonesia Akan Bangkrut Tahun 2030 Gara-gara Terlilit Utang
Ini dalam informasi yang diunggah akun Facebook “Herna Rizky”.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Prediksi Indonesia Akan Bangkrut Tahun 2030 Gara-gara Terlilit Utang
Indonesia
Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Gedung, Prabowo: Jangan Bangun Kantor Megah Kalau Tidak Produktif
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program produktif pencipta lapangan kerja dibanding pembangunan kantor megah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Gedung, Prabowo: Jangan Bangun Kantor Megah Kalau Tidak Produktif
Bagikan