Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan Microsite Pengendalian Inflasi Daerah untuk mendukung upaya pengendalian inflasi di Jakarta.
Peluncuran yang bertema, "Mengendalikan Inflasi, Menjaga Perekonomian Jakarta", dilaksanakan pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Grand Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta, Rabu (16/10).
Heru Budi Hartono mengapresiasi hadirnya Microsite tersebut sebagai upaya pengendalian inflasi di DKI Jakarta. Ia mengatakan, microsite ini sekaligus bentuk akuntabilitas dan transparansi kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dan seluruh stakeholder.
"Microsite bisa memudahkan kita untuk bisa melihat dan menganalisa inflasi daerah. Harapannya, perumusan kebijakan pengendalian inflasi di Jakarta lebih akurat dan tepat sasaran," ujarnya.
Baca juga:
Adapun fitur utama yang dimiliki microsite ini berupa tren inflasi Jakarta dan nasional, tren harga komoditas pangan, perbandingan inflasi spasial Jabodetabek dan 38 provinsi.
Selain itu, berisikan informasi dasar seperti profil TPID, sejarah TPID sejak 2010, capaian dan prestasi TPID, struktur TPID, profil microsite, dan alamat sekretariat TPID.
Baca juga:
Seluruh Provinsi Mengalami Inflasi, Tertinggi Papua Pegunungan
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, pengembangan microsite inflasi daerah ini juga ditujukan untuk mempercepat penyampaian data dan informasi guna mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah di Jakarta.
"Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi upaya pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta; mendokumentasikan data, informasi, dan berbagai kebijakan ke dalam satu platform tematik, integratif, dan mudah dibagi-pakaikan (interoperabilitas), termasuk dengan Satu Data Jakarta," tuturnya.
Baca juga:
Pj Heru Akui Inflasi Jakarta Alami Kenaikan pada Akhir Tahun
Tidak hanya itu, microsite ini juga bisa mengonversikan berbagai laporan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang telah dijalankan oleh berbagai perangkat daerah ke dalam format terstandar sebagaimana prinsip satu data.
"Serta memvisualisasikan berbagai analisis dari tabulasi data terkumpul yang relevan dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi," pungkas Sri. (Asp)
