Upaya Pemprov DKI Kendalikan Inflasi dengan Luncurkan Microsite

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Oktober 2024
Upaya Pemprov DKI Kendalikan Inflasi dengan Luncurkan Microsite

Ilustrasi inflasi. (Foto: Pexels/energepic.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan Microsite Pengendalian Inflasi Daerah untuk mendukung upaya pengendalian inflasi di Jakarta.

Peluncuran yang bertema, "Mengendalikan Inflasi, Menjaga Perekonomian Jakarta", dilaksanakan pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Grand Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta, Rabu (16/10).

Heru Budi Hartono mengapresiasi hadirnya Microsite tersebut sebagai upaya pengendalian inflasi di DKI Jakarta. Ia mengatakan, microsite ini sekaligus bentuk akuntabilitas dan transparansi kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dan seluruh stakeholder.

"Microsite bisa memudahkan kita untuk bisa melihat dan menganalisa inflasi daerah. Harapannya, perumusan kebijakan pengendalian inflasi di Jakarta lebih akurat dan tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga:

Memahami Inflasi dan Dampak Nyatanya Sehari-hari

Adapun fitur utama yang dimiliki microsite ini berupa tren inflasi Jakarta dan nasional, tren harga komoditas pangan, perbandingan inflasi spasial Jabodetabek dan 38 provinsi.

Selain itu, berisikan informasi dasar seperti profil TPID, sejarah TPID sejak 2010, capaian dan prestasi TPID, struktur TPID, profil microsite, dan alamat sekretariat TPID.

Baca juga:

Seluruh Provinsi Mengalami Inflasi, Tertinggi Papua Pegunungan

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, pengembangan microsite inflasi daerah ini juga ditujukan untuk mempercepat penyampaian data dan informasi guna mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah di Jakarta.

"Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi upaya pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta; mendokumentasikan data, informasi, dan berbagai kebijakan ke dalam satu platform tematik, integratif, dan mudah dibagi-pakaikan (interoperabilitas), termasuk dengan Satu Data Jakarta," tuturnya.

Baca juga:

Pj Heru Akui Inflasi Jakarta Alami Kenaikan pada Akhir Tahun

Tidak hanya itu, microsite ini juga bisa mengonversikan berbagai laporan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang telah dijalankan oleh berbagai perangkat daerah ke dalam format terstandar sebagaimana prinsip satu data.

"Serta memvisualisasikan berbagai analisis dari tabulasi data terkumpul yang relevan dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi," pungkas Sri. (Asp)

#Heru Budi Hartono #Pemprov DKI #Inflasi #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
RAPBN 2027: Pemerintah Patok Harga Minyak USD 75 per Barel, Lifting Minyak 610 Ribu Barel per Hari
Pemerintah mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia USD75 per barel dalam RAPBN 2027. Lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
RAPBN 2027: Pemerintah Patok Harga Minyak USD 75 per Barel, Lifting Minyak 610 Ribu Barel per Hari
Bagikan