Pj DKI 1 Terancam Tak Dapat WTP Gegara 3 Proyek di Kepulauan Seribu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 01 Maret 2023
Pj DKI 1 Terancam Tak Dapat WTP Gegara 3 Proyek di Kepulauan Seribu

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan). (Foto: MP/Asopih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terancam tak memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta di era Pj Gubernur Heru Budi Hartono.

Pasalnya, ada tiga proyek di Kabupaten Kepulauan Seribu yang menggunakan APBD DKI Jakarta tahun 2022, namun hingga Februari 2023 belum kunjung rampung.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Anies Baswedan berhasil mencetak sejarah dengan pencapaian lima kali opini WTP untuk laporan keuangan Pemprov DKI 2017-2021.

Baca Juga:

Alasan Ketua DPRD DKI Tarik Keikutsertaan Jadi Panitia Formula E

"Tiga proyek itu berpotensi menjadi temuan BPK," ujar Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu dalam keterangannya, Rabu (1/3).

Tiga proyek yang dimaksud adalah renovasi Jembatan Cinta di Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu yang menelan anggaran lebih dari Rp 8 miliar.

Menurut Victor, proyek Jembatan Cinta yang menjadi ikon pariwisata di Pulau Tidung hingga akhir Februari 2023 terpantau masih berantakan.

"Saat ini masih terlihat ada pelaksanaan pekerjaan pembersihan karat pada railing (pagar pengaman di sisi jembatan)," kata Victor.

Selain itu, lanjut Victor, pembuatan railing tidak lurus alias banyak yang bengkok serta terbuat dari bahan yang terlalu tipis serta banyak persambungan yang sudah terlepas.

Belum lagi kawat ram pada railing banyak yang terlepas dari list aluminiumnya yang berukuran hanya selebar 2 cm serta belum dilakukannya pembongkaran bekisting

"Saat jembatan dilewati ataupun angin bertiup, railing bergoyang goyang yang disebabkan oleh rendahnya kualitas bahan tiang railing yang digunakan sehingga tidak kokoh," kata Victor.

Baca Juga:

DKI Akui Pasokan Cabe Merah dan Bawang Merah Turun Akibat Anomali Cuaca

Proyek yang dinilai bermasalah lainnya adalah pembangunan Plaza Tidung yang menghabiskan anggaran Rp 3 miliar.

"Wahana permainan di antaranya ayunan duduk, ayunan jungkit, alat olahraga bench press dan treadmill manual banyak yang dipasang dengan tidak kokoh dan berisiko dari segi keamanan dalam penggunaanya," papar Victor.

Tak cuma itu, kata Victor pagar pengaman pada tribun dalam kondisi sudah banyak yang berkarat walaupun berbahan stainless steel.

Terakhir, pekerjaan pembangunan baru Puskesmas Pulau Tidung dengan anggaran Rp 16 miliar.

"Saat ini pekerjaan masih dilaksanakan dengan cukup banyak pekerja di lokasi dan masih banyak terdapat tumpukan material besi beton ukuran kecil, semen, pasir, bata hebel berbagai ukuran," kata Victor.

Victor menambahkan, Jembatan Cinta dan Plaza Tidung ternyata tidak ada usulan dari warga, RT, RW, kelurahan dan kecamatan, namun muncul di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan nilai anggaran tidak wajar.

"Makanya, saya usulkan Inspektorat meninjau kembali. Bila ada catatan di tiga proyek tersebut maka pihak Pemkab Kepulauan Seribu harus bergerak cepat," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Dinas KPKP DKI Tambah Pasokan Sejumlah Bahan Pokok Jelang Bulan Puasa

#Heru Budi Hartono #BPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
KPK memeriksa tiga saksi dan menggandeng BPK untuk hitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mesin EDC senilai Rp 1,2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Berita Foto
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Kepala BPK Isma Yatun memyerahkan IHPS I BPK RI 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Berita Foto
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bersama Ketua BPK RI Isma Yatun beserta jajarannya di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Berita Foto
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi (dua kanan) didampingi Pengurus Dekopin berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono (dua kiri) usai pertemuan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Indonesia
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Anggota Komisi VI DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut temuan BPK ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Januari 2025
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Indonesia
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Prestasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kian diakui dunia internasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Desember 2024
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Bagikan