Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pj DKI 1 Terancam Tak Dapat WTP Gegara 3 Proyek di Kepulauan Seribu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 01 Maret 2023
Pj DKI 1 Terancam Tak Dapat WTP Gegara 3 Proyek di Kepulauan Seribu

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan). (Foto: MP/Asopih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terancam tak memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta di era Pj Gubernur Heru Budi Hartono.

Pasalnya, ada tiga proyek di Kabupaten Kepulauan Seribu yang menggunakan APBD DKI Jakarta tahun 2022, namun hingga Februari 2023 belum kunjung rampung.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Anies Baswedan berhasil mencetak sejarah dengan pencapaian lima kali opini WTP untuk laporan keuangan Pemprov DKI 2017-2021.

Baca Juga:

Alasan Ketua DPRD DKI Tarik Keikutsertaan Jadi Panitia Formula E

"Tiga proyek itu berpotensi menjadi temuan BPK," ujar Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu dalam keterangannya, Rabu (1/3).

Tiga proyek yang dimaksud adalah renovasi Jembatan Cinta di Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu yang menelan anggaran lebih dari Rp 8 miliar.

Menurut Victor, proyek Jembatan Cinta yang menjadi ikon pariwisata di Pulau Tidung hingga akhir Februari 2023 terpantau masih berantakan.

"Saat ini masih terlihat ada pelaksanaan pekerjaan pembersihan karat pada railing (pagar pengaman di sisi jembatan)," kata Victor.

Selain itu, lanjut Victor, pembuatan railing tidak lurus alias banyak yang bengkok serta terbuat dari bahan yang terlalu tipis serta banyak persambungan yang sudah terlepas.

Belum lagi kawat ram pada railing banyak yang terlepas dari list aluminiumnya yang berukuran hanya selebar 2 cm serta belum dilakukannya pembongkaran bekisting

"Saat jembatan dilewati ataupun angin bertiup, railing bergoyang goyang yang disebabkan oleh rendahnya kualitas bahan tiang railing yang digunakan sehingga tidak kokoh," kata Victor.

Baca Juga:

DKI Akui Pasokan Cabe Merah dan Bawang Merah Turun Akibat Anomali Cuaca

Proyek yang dinilai bermasalah lainnya adalah pembangunan Plaza Tidung yang menghabiskan anggaran Rp 3 miliar.

"Wahana permainan di antaranya ayunan duduk, ayunan jungkit, alat olahraga bench press dan treadmill manual banyak yang dipasang dengan tidak kokoh dan berisiko dari segi keamanan dalam penggunaanya," papar Victor.

Tak cuma itu, kata Victor pagar pengaman pada tribun dalam kondisi sudah banyak yang berkarat walaupun berbahan stainless steel.

Terakhir, pekerjaan pembangunan baru Puskesmas Pulau Tidung dengan anggaran Rp 16 miliar.

"Saat ini pekerjaan masih dilaksanakan dengan cukup banyak pekerja di lokasi dan masih banyak terdapat tumpukan material besi beton ukuran kecil, semen, pasir, bata hebel berbagai ukuran," kata Victor.

Victor menambahkan, Jembatan Cinta dan Plaza Tidung ternyata tidak ada usulan dari warga, RT, RW, kelurahan dan kecamatan, namun muncul di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan nilai anggaran tidak wajar.

"Makanya, saya usulkan Inspektorat meninjau kembali. Bila ada catatan di tiga proyek tersebut maka pihak Pemkab Kepulauan Seribu harus bergerak cepat," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Dinas KPKP DKI Tambah Pasokan Sejumlah Bahan Pokok Jelang Bulan Puasa

#Heru Budi Hartono #BPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
KPK menemukan petunjuk dugaan intervensi BPK pusat dalam kasus suap audit Pemkab Muara Enim. Hasil audit yang semula WDP diduga berubah menjadi WTP.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
KPK mengungkap dugaan suap Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
Indonesia
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Haerul Saleh disebut berada di lantai empat rumah saat kebakaran terjadi.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Indonesia
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
BPK meminta masyarakat dapat memberikan privasi bagi keluarga besar almarhum pada masa berkabung ini.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
Indonesia
3 Orang ART Selamat Saat Rumah Anggota BPK Terbakar
Korban sudah diatasi oleh petugas dan dibawa menggunakan ambulance ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
3 Orang ART Selamat Saat Rumah Anggota BPK Terbakar
Indonesia
Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Tewas Akibat Kebakaran di Rumahnya, Sosok Sederhana dan Berintegritas
Haerul dikenal sebagai sosok yang menjunjung profesionalisme dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Tewas Akibat Kebakaran di Rumahnya, Sosok Sederhana dan Berintegritas
Berita Foto
BPK Serahkan Laporan IHPS Semester II 2025 dalam Rapat Paripurna DPR
Ketua DPR Puan Maharani menerima laporan IHPS dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 April 2026
BPK Serahkan Laporan IHPS Semester II 2025 dalam Rapat Paripurna DPR
Indonesia
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Ketiadaan regulasi komprehensif dalam Peraturan Presiden terkait peran BPKP memicu potensi bias kewenangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Indonesia
Rawan Penyimpangan Dana Hibah Keraton 2018-2025, Tedjowulan Kirim Surat Audit BPK
Permohonan audit keuangan terkait dana hibah era kepemimpinan Paku Buwono XIII periode 2018-2025.
Frengky Aruan - Senin, 23 Februari 2026
Rawan Penyimpangan Dana Hibah Keraton 2018-2025, Tedjowulan Kirim Surat Audit BPK
Bagikan