Pj DKI 1 Larang ASN Pelayanan Langsung WFH saat Cuaca Buruk

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 27 Desember 2022
Pj DKI 1 Larang ASN Pelayanan Langsung WFH saat Cuaca Buruk

PJ DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem hingga akhir 2022.

Melihat kondisi tersebut, Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono mengimbau perusahaan di Jakarta untuk membuat kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Kendati demikian, Pj Heru menyerahkan semua kepada kantor di ibu kota apakah mau menerapkan WFH atau sebaliknya.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Imbau Perusahaan Jakarta Terapkan WFH Hadapi Banjir Besar

"Kita serahkan kepada masing-masing saja," ujar Pj Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/12).

Kendati demikian, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini mengatakan, dirinya tidak mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di layanan untuk WFH. Sehingga, tidak mengganggu pelayanan masyarakat untuk memenuhi keperluan.

"ASN yang untuk pelayanan langsung gak bisa (WFH)," ujarnya.

Namun untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI tidak langsung terkait kebijakan ini, diserahkan pada organisasi perangkat daerah (OPD).

"Tapi yang tidak langsung mungkin masing-masing (OPD) nanti memikirkan itu, tapi sejauh itu masih landai silakan masuk," ungkapnya.

Baca Juga:

Mengenal Katie Macleod, Digital Nomad yang Sudah WFH dari 78 Negara

Sebelumnya, Badan meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan akan terjadi badai dan banjir besar yang berpotensi pada Rabu (28/12) besok.

Pj Heru mengaku senang dengan langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI yang menginformasikan bencana melalui website resmi Pemerintah DKI.

"Kalau tadi ada bencana puting beliung bisa melalui PPID menjelaskan, mengkondisikan masing-masing karyawan swasta untuk bisa WFH menghindari kemacetan, bencana, pemborosan, dan lainnya," paparnya. (Asp)

Baca Juga:

Perkantoran dan Sekolah di Sebagian Wilayah Bali Terapkan WFH saat KTT G20

#Heru Budi Hartono #Work From Home
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPK Terapkan Kerja Kombinasi BDR dan BDK, Layanan Publik Tetap Dibuka
Kombinasi kerja ini merupakan implementasi untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi energi.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
KPK Terapkan Kerja Kombinasi BDR dan BDK, Layanan Publik Tetap Dibuka
Indonesia
Sosiolog UMM Bongkar Sisi Gelap WFH Saat Krisis Energi Melanda, Picu Konflik Sosial Baru
Masyarakat yang sudah terbiasa dengan fleksibilitas pascapandemi cenderung mengubah WFH menjadi Work From Anywhere (WFA)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Sosiolog UMM Bongkar Sisi Gelap WFH Saat Krisis Energi Melanda, Picu Konflik Sosial Baru
Indonesia
Komisi A DPRD DKI Ingatkan Sanksi Pelanggar WFH bagi ASN Harus Tegas, jangan Melempem
Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga efisiensi energi tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Kamis, 02 April 2026
Komisi A DPRD DKI Ingatkan Sanksi Pelanggar WFH bagi ASN Harus Tegas, jangan Melempem
Indonesia
Pengusaha dan Pekerja Dukung WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta
Surat edaran ini akan menjadi pedoman bagi pekerja dalam bekerja dan mendukung proses produksi.
Dwi Astarini - Rabu, 01 April 2026
Pengusaha dan Pekerja Dukung WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta
Indonesia
WFH ASN Berlaku Mulai 1 April 2026, Menko Airlangga: Negara Hemat Rp 6,2 Triliun
WFH ASN mulai berlaku pada 1 April 2026. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini membuat negara hemat Rp 6.2 triliun.
Soffi Amira - Selasa, 31 Maret 2026
WFH ASN Berlaku Mulai 1 April 2026, Menko Airlangga: Negara Hemat Rp 6,2 Triliun
Indonesia
Aturan WFH bagi ASN Resmi Berlaku, Kendaraan Dinas Dibatasi 50 Persen
Pemerintah menetapkan WFH bagi ASN selama sehari dalam sepekan. Kendaraan dinas pun dipangkas menjadi 50 persen.
Soffi Amira - Selasa, 31 Maret 2026
Aturan WFH bagi ASN Resmi Berlaku, Kendaraan Dinas Dibatasi 50 Persen
Indonesia
Negara Mau Hemat Energi? Pengamat Sarankan Pemerintah Perbaiki Bus dan Kereta, Jangan Cuma Suruh WFH
Keterbatasan penghematan energi melalui WFH akan terus terjadi selama kendaraan pribadi tetap menjadi moda transportasi dominan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Maret 2026
Negara Mau Hemat Energi? Pengamat Sarankan Pemerintah Perbaiki Bus dan Kereta, Jangan Cuma Suruh WFH
Indonesia
WFH Banjir Jakarta Tak Berlaku untuk Sektor Layanan 24 Jam, Pakai Sistem Shif
Pemprov Jakarta memberlakukan penyesuaian sistem kerja bagi sektor operasional 24 jam seperti kesehatan, transportasi, logistik, energi, dan utilitas dasar.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
WFH Banjir Jakarta Tak Berlaku untuk Sektor Layanan 24 Jam, Pakai Sistem Shif
Indonesia
Jakarta Dilanda Hujan Buruk, Pekerja Diminta Work From Home
Adapun penyesuaian sistem kerja dikecualikan bagi perusahaan atau tempat kerja dengan operasional 24 jam
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Jakarta Dilanda Hujan Buruk, Pekerja Diminta Work From Home
Indonesia
Pemerintah Sarankan Work From Mall, Demi Gig Economy
Pemerintah mendorong pemanfaatan pusat perbelanjaan sebagai ruang kerja alternatif yang mendukung perkembangan ekonomi digital dan gig economy.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemerintah Sarankan Work From Mall, Demi Gig Economy
Bagikan