Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kebijakan Work From Home (WFH) untuk penghematan energi nasional kembali menjadi perbincangan hangat di tengah ketergantungan tinggi masyarakat terhadap bahan bakar minyak.
Namun, efektivitas langkah ini menuai kritik tajam karena dinilai hanya menyentuh permukaan masalah tanpa memperbaiki akar persoalan sistem transportasi di Indonesia.
Kebocoran Energi dan Beban yang Berpindah
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai fokus pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pengurangan perjalanan pegawai ke kantor. Sistem mobilitas nasional saat ini masih terjebak pada penggunaan kendaraan pribadi yang masif akibat transportasi publik yang belum memadai.]
Baca juga:
Hitungan Kasar Menkeu, WFH 1 Hari dalam Sepekan Hemat 20% Konsumsi BBM Nasional
"Masalah utama kita adalah sistem mobilitas yang masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, transportasi publik yang belum memadai, serta tata kota yang memaksa perjalanan panjang," ujar Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/3).
Achmad mengibaratkan kebijakan WFH seperti menaruh ember di bawah atap yang bocor. Penghematan yang dihasilkan tidak akan signifikan jika struktur dasarnya tidak dibenahi secara total.
"Air yang jatuh memang tertampung, tetapi kebocoran rumah tidak benar-benar diperbaiki. Sebagian konsumsi hanya berpindah dari kantor ke rumah, seperti listrik, pendingin ruangan, internet, dan perangkat kerja. Jadi yang terjadi bukan penghapusan penuh konsumsi energi, melainkan pergeseran sebagian beban," jelas pengajar dari UPN Veteran Jakarta tersebut.
Urgensi Pembenahan Transportasi Publik
Keterbatasan penghematan energi melalui WFH akan terus terjadi selama kendaraan pribadi tetap menjadi moda transportasi dominan. Pakar kebijakan publik ini menegaskan bahwa pemerintah harus memandang WFH sebagai langkah pendukung, bukan jantung dari kebijakan energi nasional.
"WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan," tutur Achmad.
Baca juga:
Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Selasa, 24 Maret, Manfaatkan Program WFH
Ia mendesak pemerintah untuk menjadikan pembenahan transportasi publik sebagai inti dari strategi efisiensi energi nasional. Tanpa adanya sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien, masyarakat akan tetap terjebak dalam ketergantungan BBM.
"Kita tidak bisa meminta masyarakat mengurangi konsumsi BBM sambil membiarkan mereka hidup dalam sistem yang memaksa penggunaan sepeda motor dan mobil pribadi," pungkas Achmad. (Knu)
