Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Joko Widodo memastikan ibu kota negara Indonesia yang baru akan berpindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.
"Selamat siang. Ibu kota negara kita akan pindah. Letaknya di Pulau Kalimantan," kata Jokowi dalam akun Instagramnya yang diunggah, Rabu (8/8).
Baca Juga: Bappenas Targetkan Pemindahan Ibu Kota Negara Mulai Tahun 2024
Jokowi mengaku belum menentukan di mana letak pasti ibu kota yang baru. Namun dia bilang sudah mengerucut ke salah satu provinsi di antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
"Segala aspek dalam proses pemindahan itu -- skema pembiayaan, desain kelembagaan, payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota -- sedang dikaji secara mendalam dan detail, sehingga keputusan nanti benar dalam visi ke depan kita," tulisnya.
Menurut Jokowi pengalaman negara-negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari untuk mengantisipasi hambatan pembangunan ibu kota baru. Sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi akan diadaptasi.
"Dalam memutuskan pemindahan ibu kota ini, posisi saya bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. Kita harus melihat visi besar berbangsa dan bernegara untuk 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang," katanya.
Tak hanya itu, pembangunan ibu kota baru juga diusahakan tidak merusak keberadaan hutan di Kalimantan dengan mengusung konsep City in the Forest. Selain itu, IKN juga bakal mengadopsi new urbanism yang bertemakan bangunan dan infrastruktur hijau (green building/infrastructure).
Konsep ketiga dan yang terakhir, yakni mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional. Melalui pilar ini, ibu kota baru bakal dijadikan sebagai kota yang terpadu dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
.
Adapun soal biaya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, sudah disepakati oleh Presiden bahwa sumbernya adalah ada tiga, yaitu dari APBN, dari kerja sama pemerintah-badan usaha, dan dari partisipasi swasta BUMN. Jadi ada tiga pihak.
Baca Juga: Wapres JK Ingatkan Potensi Bahaya Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan
Khusus yang APBN, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, pemerintah akan berupaya melakukan kerja sama pengelolaan aset, terutama aset yang ada di Jakarta yang nantinya akan pindah maupun aset di tempat baru.
“Jadi artinya meskipun menggunakan APBN, tapi tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada dalam APBN. Jadi, ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang cukup besar dari aset yang ada di Jakarta saja, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama,” jelas Bambang. (Knu)
