Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari dikabarkan masih mendekam di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Padahal Terpidana suap Djoko Tjandra ini seharusnya, sudah dipindahkan ke Rutan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, karena jaksa tidak mengajukan kasasi atas vonis 4 tahun Pengadilan Tinggi Jakarta.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut, jika Pinangki belum dipindahkan, maka ada perlakuan spesial atas penahanan. Hal ini merupakan bentuk disparitas penegakan hukum yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan anak buahnya.
Baca Juga:
Korting Vonis Djoko Tjandra, Hakim Dinilai Tersandera Putusan Pinangki
Benyami menegaskan, segera melaporkan informasi tersebut ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak).
"Jelas kejaksaan melakukan disparitas penegakan hukum. Kami akan lapor Jamwas dan Komjak atas perkara ini," ujar Boyamin kepada wartawan, Jumat (30/6)
Ia mendesak, agar Pinangki sebagai terpidana harus segera di eksekusi ke Rutan Pondok Bambu. Agar publik tidak menduga jika ada hal yang sengaja ditutupin dalam kasus suap ini.
Sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.
Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin 14 Juni 2021, memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun. Salah satu alasan hakim memangkas hukuman tersebut yaitu bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.
Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Ia menegaskan, imbas dari putusan tersebut, hukuman Djoko Tjandra selaku pihak yang melakukan penyuapan pun dipangkas menjadi 3,5 tahun penjara.
"Sumber masalahnya kalau kita runut sebenarnya ini adalah keengganan Jaksa Agung memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi dan terkesan menurut saya bahkan ini tidak disuruh. Ini berarti bisa jadi malah dilarang untuk mengajukan kasasi," ujar Boyamin.
Menurutnya, selama ini Jaksa Agung diam seribu bahasa, padahal banyak desakan dan bahkan sudah ia laporkan kepada presiden. Yaitu untuk memerintahkan Jaksa Agung mengajukan kasasi.
"Tapi nyatanya tidak kasasi dan yang memberikan jawaban hanya Kajari Jakarta Pusat, yang mengatakan tidak ada alasan untuk mengajukan kasasi. padahal banyak alasan untuk mengajukan kasasi kan," katanya. (*)
Baca Juga:
Enggan Kasasi Kasus Pinangki, Reformasi Birokrasi Kejagung Dinilai Gagal
