Pimpinan MPR Sebut Ambang Batas 4 Persen Sebabkan 16 Juta Suara Pileg 2024 Jadi Tak Berguna

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 17 Januari 2025
Pimpinan MPR Sebut Ambang Batas 4 Persen Sebabkan 16 Juta Suara Pileg 2024 Jadi Tak Berguna

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno (ANTARA/Melalusa Susthira K)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen dihapus. Hal ini agar hak pilih masyarakat bisa tersalurkan.

Eddy menekankan ambang batas 4 persen menyebabkan 16 juta suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 menjadi tak berguna.

Peluang penghapusan parliamentary threshold sebesar 4 persen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Saya rasa untuk keadilan demokrasi kita, jangan sampai ada suara rakyat yang dititipkan kepada wakilnya hilang," kata Eddy, Jumat (17/1).

Baca juga:

Harapan Jokowi Usai MK Hapus Presidential Treshold

Berkaca pada pileg lalu, penerapan parliamentary threshold sebesar 4 persen menyebabkan ada partai-partai yang tak lolos parlemen, walaupun suaranya hampir mencapai ambang batas, di antaranya PPP yang mendapat suara 3,9 persen dan PSI dengan 3 persen.

"Ini berarti ada masyarakat yang memilih, tetapi hak pilihnya tidak tersalurkan karena partainya tidak masuk, calegnya yang dipilih tidak bisa masuk, sehingga akhirnya hilang suaranya," katanya.

Namun, jika ke depannya tidak ada pembatasan, menurut Eddy, harus ada dialog dalam membentuk fraksi gabungan untuk satu partai yang hanya memiliki satu atau dua anggota lolos ke parlemen.

Baca juga:

Guru Besar Unair Prediksi Gugatan Presidential Treshold 0 Persen Bakal Ditolak

"Kalau ke depannya nanti tidak ada pembatasan, saya kira ada satu partai yang mungkin hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos, ya tetap mereka lolos," katanya.

Ia pun meyakini bahwa wacana penghapusan ambang batas parlemen maupun penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold, merupakan bentuk keadilan demokrasi.

"Saya kira itu sebuah prospek yang baik kalau presidential threshold maupun parliamentary threshold itu nol, kalaupun tidak bisa nol, ya mungkin bisa serendah-rendahnya saja,” katanya.

#Presidential Treshold #Ambang Batas Parlemen
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Indonesia
Pimpinan MPR Sebut Ambang Batas 4 Persen Sebabkan 16 Juta Suara Pileg 2024 Jadi Tak Berguna
Berkaca pada pileg lalu, penerapan parliamentary threshold sebesar 4 persen menyebabkan ada partai-partai yang tak lolos parlemen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Januari 2025
Pimpinan MPR Sebut Ambang Batas 4 Persen Sebabkan 16 Juta Suara Pileg 2024 Jadi Tak Berguna
Indonesia
Keputusan MK Hapus PT 4 Persen Dikritik Bukan Putusan Cerdas
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menghormati putusan MK dalam konteks menegakan hak berdemokrasi.
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Maret 2024
Keputusan MK Hapus PT 4 Persen Dikritik Bukan Putusan Cerdas
Indonesia
Pengamat Tegaskan Tak Bisa Hanya Ambang Batas Parlemen yang Diubah, Presidential Threshold Juga
Memang risikonya akan ada suara yang terbuang
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Maret 2024
Pengamat Tegaskan Tak Bisa Hanya Ambang Batas Parlemen yang Diubah, Presidential Threshold Juga
Indonesia
MK Hapus PT 4%, Pengamat Khawatir Pembahasan Perubahan UU Pemilu Jauh dari Harapan
Dia pun meminta, MK mencabut saja ambang batas parlemen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Maret 2024
MK Hapus PT 4%, Pengamat Khawatir Pembahasan Perubahan UU Pemilu Jauh dari Harapan
Indonesia
MK Hapus PT 4%, Mahfud Sindir Partai Dapat 2% Jangan Mimpi Masuk DPR
Putusan MK itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Maret 2024
MK Hapus PT 4%, Mahfud Sindir Partai Dapat 2% Jangan Mimpi Masuk DPR
Indonesia
PPP Sambut Baik Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen
Putusan ini adalah kemenangan kedaulatan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Februari 2024
PPP Sambut Baik Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen
Indonesia
MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Berlaku untuk Pemilu 2029
MK memerintahkan agar ambang batas parlemen sebesar 4 persen diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Februari 2024
MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Berlaku untuk Pemilu 2029
Indonesia
Survei Charta Politika Ungkap Sejumlah Parpol Papan Atas Berpotensi Gagal Lolos ke Parlemen
Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis survei elektabilitas partai politik di Pemilu 2024.
Zulfikar Sy - Senin, 06 November 2023
Survei Charta Politika Ungkap Sejumlah Parpol Papan Atas Berpotensi Gagal Lolos ke Parlemen
Bagikan