Pimpinan MPR Bakal Ditentukan Lewat Musyawarah Antarpartai Koalisi Jokowi

MerahPutih.com - Jabatan Ketua MPR sampai saat ini masih menjadi pertarungan antarpartai koalisi Jokowi. Sebelumnya, PKB paling gencar mempromosikan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk memegang amanah Ketua MPR.

Sementara Partai Golkar yang berposisi sebagai runner-up kursi mayoritas parlemen mengaku lebih pantas menduduki jabatan pimpinan MPR. Namun, partai manakah yang paling layak menyodorkan kadernya untuk menjadi Ketua MPR?

Baca Juga: Ketua MPR Belum Tentu dari Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin

Tak ingin sengkarut pimpinan MPR menjadi duri dalam daging antarpartai koalisi, PDI Perjuangan sekalu pemenang Pemilu 2019 menegaskan pihaknya akan membuka kemungkinan paket pimpinan MPR dengan Koalisi Indonesia Kerja.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mnyatakan bahwa ketua atau wakil ketua dalam paket pimpinan MPR nantinya merupakan kewenangan dari para ketua umum partai koalisi dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membuka forum-forum musyawarah untuk mencapai pada kesepakatan agar partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja setelah bersama-sama berdiskusi dan mendapatkan persetujuan Presiden Jokowi selaku presiden terpilih," ujar Basarah kepada wartawan di Bali, Minggu (11/8).

Basarah menyebut Megawati juga akan mengagendakan pertemuan dengan Jokowi dan para ketua umum partai KIK. Menurutnya, dalam pertemuan itu akan dibahas soal bergabungnya partai di luar KIK dalam paket pimpinan MPR.

"Ya nanti kita lihat, kan pada akhirnya Pak Jokowi, Bu Mega akan mengadakan pertemuan dengan ketum-ketum parpol KIK. Nah, tentu dalam forum itu, dalam pertemuan itu semuanya akan di musyawarahkan semuanya, akan diambil keputusan-keputusan secara mufakat," ungkapnya.

Baca Juga: Cak Imin Berharap PKB Dapat Jatah 10 Menteri dan Ketua MPR

Lebih lanjut, Basarah menjelaskan konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diusulkan PDIP berbeda dengan GBHN di zaman orde baru.

Konsep PDIP adalah memberikan wewenang MPR untuk menetapkan GBHN tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

"Jadi kita ingin punya kepastian hukum siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupati wali kotanya, itu pembangunan nasional kontiunitasnya tetap terjaga. Tidak seperti sekarang, ganti presiden, ganti visi misi, ganti program. Ganti gubernur, bupati, wali kota, ganti visi misi, ganti program," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga: Jabatan Ketua MPR Diperebutkan, PKB Tetap Sabar Tunggu Arahan Jokowi