Ketua MPR Belum Tentu dari Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 21 Juli 2019
Ketua MPR Belum Tentu dari Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin

Gedung MPR/DPR. Foto: Net

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ternyata menjadi incaran partai-partai yang lolos ke parlemen periode 2019-2024.

PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 memiliki peluang besar menetapkan kadernya di kursi ketua MPR. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulan mengatakan bahwa belum tentu posisi tersebut diisi oleh parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Tanggapi Gerindra, Politisi Golkar: Logisnya Kami Duduki Kursi Ketua MPR

"Kan tidak tertutup kemungkinan juga kalau Ketu MPR bukan dari kalangan pendukung koalisi presiden. Pada periode yang lalu, PAN terbukti bisa meraih kursi Ketua MPR," ucap Saleh di Jakarta, Minggu (21/7)

Dia mengatakan, saat ini meskipun tidak ditargetkan meraih kursi Ketua MPR namun peluang mendapatkannya tetap masih ada tinggal mengkomunikasikannya saja.

Menurut dia, partainya akan melakukan komunikasi aktif dalam perhelatan politik di DPR dan MPR RI meskipun PAN akan mengukur kekuatan dalam perhelatan tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (www.dpr.go.id) (www.dpr.go.id/)
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (www.dpr.go.id) (www.dpr.go.id/)

"PAN tentu akan melakukan komunikasi aktif dalam perhelatan politik di DPR/MPR. Meski demikian, PAN akan mengukur sejauh mana kekuatan yang dimiliki dalam percaturan tersebut," katanya dilansir Antara.

Saleh mengatakan, setiap partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen 4 persen dan juga anggota DPD RI berhak mengajukan calon Ketua MPR.

Karena menurut dia, MPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang berasal dari DPR dan DPD, karena itu sah-sah saja jika Gerindra mengajukan calon Ketua MPR.

Baca Juga: Gerindra Semangat Jalin Rekonsiliasi, Demi Kursi Ketua MPR?

“Kan boleh saja itu. Tidak hanya Ketua MPR, mereka juga berhak mengajukan untuk menjadi Ketua DPR. Apakah akan dipilih atau tidak, itu tergantung komunikasi lintas parpol yang akan mereka lakukan," katanya.

Dia menilai perebutan kursi Ketua MPR tidak sesederhana Ketua DPR karena untuk meraih kursi Ketua MPR harus melibatkan DPD RI.

Sementara itu menurut dia, DPD RI bukan bagian dari koalisi salah satu pasangan calon presiden dan wakil Presiden pada Pemilu Presiden 2019.

Karena itu Saleh menilai perlu komunikasi intensif pada semua anggota atau kelompok-kelompok DPD RI.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Garindra MPR RI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa, pertama-tama harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.

Karena itu dia mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari Gerindra dan Ketua DPR dari PDI Perjuangan.

Baca Juga: Parpol Koalisi Jokowi Belum Bahas Calon Ketua MPR

Menurut Sodik, komposisi Ketua MPR dan DPR tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan.

Hal itu menurut dia karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019. (*)

#Partai Amanat Nasional #Ketua MPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
MPR Selesaikan Rumusan Awal Pokok-Pokok Haluan Negara, Muzani Ajak Masyarakat Beri Masukan
Ahmad Muzani juga menekankan pentingnya pengkajian terus-menerus terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
MPR Selesaikan Rumusan Awal Pokok-Pokok Haluan Negara, Muzani Ajak Masyarakat Beri Masukan
Indonesia
Ketua MPR Anggap Korupsi sebagai Penghancur Harapan Masa Depan, Ajak Seluruh Bangsa Introspeksi dan Menjaga Marwah Demi Indonesia Lebih Baik
MPR mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam menindak tegas kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Ketua MPR Anggap Korupsi sebagai Penghancur Harapan Masa Depan, Ajak Seluruh Bangsa Introspeksi dan Menjaga Marwah Demi Indonesia Lebih Baik
Indonesia
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Putusan MK soal pemilu terpisah akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan sejumlah pejabat publik di daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Indonesia
Ahmad Muzani Hormati Langkah KPK Usut Dugaan Gratifikasi di MPR
Ahmad Muzani mendukung lembaga antirasuah dalam menyelesaikan dugaan gratifikasi di lingkungan MPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Juni 2025
Ahmad Muzani Hormati Langkah KPK Usut Dugaan Gratifikasi di MPR
Indonesia
Soal Surat Pemakzulan Gibran, Ketua MPR: Saya Belum Tahu, Baru Masuk setelah Reses
Ketua MPR sebut belum ada komunikasi dengan pimpinan DPR terkait surat pemakzulan Wapres Gibran.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Juni 2025
Soal Surat Pemakzulan Gibran, Ketua MPR: Saya Belum Tahu, Baru Masuk setelah Reses
Indonesia
Ketua MPR: Usut Kecelakaan Bus WNI Jemaah Umrah di Saudi
Pengusutan untuk mengetahui apakah ada kelalaian atau standar yang dihilangkan.
Frengky Aruan - Jumat, 21 Maret 2025
Ketua MPR: Usut Kecelakaan Bus WNI Jemaah Umrah di Saudi
Indonesia
PAN Nilai Keputusan MK yang Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilbup Serang Aneh dan Janggal
Saleh menyayangkan kemenangan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas disebut karena pengaruh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes/PDTT) Yandri Susanto.
Frengky Aruan - Selasa, 25 Februari 2025
PAN Nilai Keputusan MK yang Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilbup Serang Aneh dan Janggal
Indonesia
Ketua MPR Harap Parliamentary Threshold Tetap 4 Persen
Ahmad Muzani menanggapi adanya kemungkinan penghapusan ambang batas parlemen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Januari 2025
Ketua MPR Harap Parliamentary Threshold Tetap 4 Persen
Indonesia
PAN Minta Semua Pihak Ikut Berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diresmikan, Senin (6/1)
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Januari 2025
PAN Minta Semua Pihak Ikut Berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Kawasan Cagar Budaya, Ketua MPR Dorong Revitalisasi Keraton Surakarta
MPR RI memiliki tugas untuk mendorong pelestarian budaya, baik dengan mengingatkan pemerintah terkait revitalisasi fisik maupun menjaga keberlanjutan budaya secara nonfisik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Desember 2024
Kawasan Cagar Budaya, Ketua MPR Dorong Revitalisasi Keraton Surakarta
Bagikan