Headline

Jabatan Ketua MPR Diperebutkan, PKB Tetap Sabar Tunggu Arahan Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 08 Agustus 2019
  Jabatan Ketua MPR Diperebutkan, PKB Tetap Sabar Tunggu Arahan Jokowi

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Perebuatan jabatan Ketua MPR tampaknya memanas antara partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf. Pertarungan kian seru manakala Gerindra yang disebut-sebut bakal 'dihibahkan' posisi tersebut turut ambil bagian.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya sudah menggadang-gadangkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi Ketua MPR, tak mau terlalu merisaukan hal tersebut.

Baca Juga: PKB Sebutkan Alasan Kuat Cak Imin Cocok Jadi Ketua MPR

Menurut Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, wajar jika kursi Ketua MPR ibarat kuat yang diperebutkan pasalnya privelege yang diberikan berbeda dengan pejabat lain.

Lebih lanjut, Karding mengungkapkan ketua MPR bisa duduk bersama dengan pemimpin bangsa seperti presiden.

“Secara politik ini sangat penting. Jadi wajar saja kalau kursi MPR itu menjadi rebutan. Jadi ketua MPR, levelnya akan naik,” kata Karding di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

PKB tetap usung Cak Imin sebagai Ketua MPR
PKB tetap mengusung ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk jadi Ketua MPR (MP/Ponco Sulaksono)

Anggota DPR ini kemudian menegaskan, rebutan kursi MPR harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. UU nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, pemilihan Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Karding mengatakan, jika berbicara soal keinginan, dia memastikan semua partai menginginkan kursi tersebut. Namun, keinginan itu tidak bisa diwujudkan tanpa lobi-lobi politik yang menghasilkan kesepakatan.

“Semua akan tergantung pada kesepakatan terutama kesepakatan di KIK (Koalisi Indonesia Kerja), dan juga arahan Presiden Jokowi,” kata dia.

Dia melanjutkan, jika partai di luar KIK menginginkan hal serupa, seperti Demokrat dan Gerindra, maka itu juga tergantung kesepakatan. Menurut dia, partai-partai lain tidam serta-merta memberikan jatah ketua MPR kepada Gerindra.

Baca Juga: Golkar Sodorkan Dua Sosok Ini Jadi Ketua MPR

“Apakah kemudian Gerindra akan diberikan tempat sebagau ketua MPR misalnya, itu harus sesuai kesepakatan,” ucap Karding

Meski demikian, Abdul Kadir Karding mengatakan pemilihan Ketua MPR masih lama. Sehingga beberapa kemungkinan bisa saja terjadi.

“Kemudian bagaimana dengan pemilihan pimpinan MPR ke depan, toh masih lama tetapi ada beberapa kemungkinan yang terjadi,” tutupnya.(Knu)

Baca Juga: Gerindra: Prabowo yang Bakal Tentukan Ketua MPR

#Ketua MPR #Abdul Kadir Karding #Partai Kebangkitan Bangsa #Muhaimin Iskandar
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Cak Imin Dorong BGN Prioritaskan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar minta Badan Gizi Nasional memastikan seluruh bahan pangan dan peralatan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari produk dalam negeri dan UMKM lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Dorong BGN Prioritaskan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Pemerintah akan memutihkan tunggakan 23 juta peserta BPJS Kesehatan mulai akhir 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Indonesia
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini akan dimulai pada akhir 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Menko PM Cak Imin mengumumkan Program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan untuk 23 juta peserta BPU mulai akhir 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Indonesia
Bela Pesantren dari Serangan Video AI, Cak Imin Tegaskan Fitnah Digital tak akan Mempan
Tindakan tersebut bukan hanya bentuk fitnah, tetapi juga ancaman serius terhadap nilai-nilai keilmuan dan kebangsaan yang telah lama dijaga pesantren.
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
Bela Pesantren dari Serangan Video AI, Cak Imin Tegaskan Fitnah Digital tak akan Mempan
Indonesia
Hari Santri 2025: Cak Imin Ajak Santri Menerobos Belenggu Keterbatasan
Resolusi jihad kita hari ini melawan kemiskinan dan ketertinggalan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Hari Santri 2025: Cak Imin Ajak Santri Menerobos Belenggu Keterbatasan
Indonesia
Ketua MPR Sebut Hari Santri Momentum Bangun Peradaban
Tradisi pembelajaran santri sudah tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Ketua MPR Sebut Hari Santri Momentum Bangun Peradaban
Indonesia
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh
Saat ini, Kementerian PU sedang mengaudit 80 pesantren yang masuk kategori paling rawan. Pemerintah pun akan terus menambah jumlah pesantren untuk mempercepat proses mitigasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh
Bagikan