Jabatan Ketua MPR Diperebutkan, PKB Tetap Sabar Tunggu Arahan Jokowi
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Perebuatan jabatan Ketua MPR tampaknya memanas antara partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf. Pertarungan kian seru manakala Gerindra yang disebut-sebut bakal 'dihibahkan' posisi tersebut turut ambil bagian.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya sudah menggadang-gadangkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi Ketua MPR, tak mau terlalu merisaukan hal tersebut.
Baca Juga: PKB Sebutkan Alasan Kuat Cak Imin Cocok Jadi Ketua MPR
Menurut Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, wajar jika kursi Ketua MPR ibarat kuat yang diperebutkan pasalnya privelege yang diberikan berbeda dengan pejabat lain.
Lebih lanjut, Karding mengungkapkan ketua MPR bisa duduk bersama dengan pemimpin bangsa seperti presiden.
“Secara politik ini sangat penting. Jadi wajar saja kalau kursi MPR itu menjadi rebutan. Jadi ketua MPR, levelnya akan naik,” kata Karding di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).
Anggota DPR ini kemudian menegaskan, rebutan kursi MPR harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. UU nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, pemilihan Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
Karding mengatakan, jika berbicara soal keinginan, dia memastikan semua partai menginginkan kursi tersebut. Namun, keinginan itu tidak bisa diwujudkan tanpa lobi-lobi politik yang menghasilkan kesepakatan.
“Semua akan tergantung pada kesepakatan terutama kesepakatan di KIK (Koalisi Indonesia Kerja), dan juga arahan Presiden Jokowi,” kata dia.
Dia melanjutkan, jika partai di luar KIK menginginkan hal serupa, seperti Demokrat dan Gerindra, maka itu juga tergantung kesepakatan. Menurut dia, partai-partai lain tidam serta-merta memberikan jatah ketua MPR kepada Gerindra.
Baca Juga: Golkar Sodorkan Dua Sosok Ini Jadi Ketua MPR
“Apakah kemudian Gerindra akan diberikan tempat sebagau ketua MPR misalnya, itu harus sesuai kesepakatan,” ucap Karding
Meski demikian, Abdul Kadir Karding mengatakan pemilihan Ketua MPR masih lama. Sehingga beberapa kemungkinan bisa saja terjadi.
“Kemudian bagaimana dengan pemilihan pimpinan MPR ke depan, toh masih lama tetapi ada beberapa kemungkinan yang terjadi,” tutupnya.(Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Cak Imin Dorong BGN Prioritaskan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Bela Pesantren dari Serangan Video AI, Cak Imin Tegaskan Fitnah Digital tak akan Mempan
Hari Santri 2025: Cak Imin Ajak Santri Menerobos Belenggu Keterbatasan
Ketua MPR Sebut Hari Santri Momentum Bangun Peradaban
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh