Pimpinan DPRD DKI Jakarta Setuju KRL Jabodetabek Dihentikan

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik mengaku setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang ingin menghentikan pengoperasian kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Taufik, niatan pimpinan daerah itu baik untuk memutus mata rantai penularan virus corona di wilayahnya, mengingat saat ini penyakit mematikan dari Wuhan itu sudah sangat mengkhawatirkan.

Baca Juga:

Terungkap, Mayoritas Pelanggar PSBB Akui Malas Pakai Masker

"Saya kira untuk penghentian (KRL Jabodetabek), pengurangan penyebaran mestinya harus dilakukan," kata Taufik usai membagikan sembako kepada warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Kamis (17/4).

Mengenai masih ada yang menggunakan transportasi umum itu, menurut Taufik, masyarakat harus menaati kebijakan pemerintah. Hal itu juga semata-mata untuk kebaikan bersama.

Apalagi pemerintah sudah mengimbau masyarakat untuk berdiam di rumah dan perusahaan untuk tidak beroperasi saat PSBB diberlakukan.

"Ini kan berbarengan dengan PSBB di lingkungan jabodetabek. ini mestinyanitu sudah ditaati lah," tuturnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini juga mendukung penuh rencana Gubernur Anies memperpanjang kebijakan PSBB. Sebab, sambung dia, kasus corona di Jakarta belum mengalami penurun.

"Ya selama corona belum beres ya terus aja. Kita sih dukung," tutupnya.

Baca Juga:

PKS: Kebijakan PSBB di Jabodetabek Belum Efektif Membendung Penyebaran COVID-19

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dihentikan sementara pengoperasiannya untuk mendukung penerapan PSBB dalam menekan penyebaran COVID-19.

"Dua hari lalu saya usulkan ke ad interim (Menhub ad interim Luhut Binsar Pandjaitan) agar operasi Commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," kata Anies dalam rapat dengan Timwas Covid-19 DPR RI, Kamis (16/4) kamis kemarin.(Asp)

Baca Juga:

PSBB DKI Terancam Gagal Akibat Ambiguitas Regulasi