Pimpinan DPRD DKI Jakarta Setuju KRL Jabodetabek Dihentikan
Eddy Flo - Jumat, 17 April 2020
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik mengaku setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang ingin menghentikan pengoperasian kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut Taufik, niatan pimpinan daerah itu baik untuk memutus mata rantai penularan virus corona di wilayahnya, mengingat saat ini penyakit mematikan dari Wuhan itu sudah sangat mengkhawatirkan.
Baca Juga:
"Saya kira untuk penghentian (KRL Jabodetabek), pengurangan penyebaran mestinya harus dilakukan," kata Taufik usai membagikan sembako kepada warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Kamis (17/4).
Sejumlah penumpang bersiap menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) di stasiun Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/4). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Mengenai masih ada yang menggunakan transportasi umum itu, menurut Taufik, masyarakat harus menaati kebijakan pemerintah. Hal itu juga semata-mata untuk kebaikan bersama.
Apalagi pemerintah sudah mengimbau masyarakat untuk berdiam di rumah dan perusahaan untuk tidak beroperasi saat PSBB diberlakukan.
"Ini kan berbarengan dengan PSBB di lingkungan jabodetabek. ini mestinyanitu sudah ditaati lah," tuturnya.
Ketua DPD Gerindra DKI ini juga mendukung penuh rencana Gubernur Anies memperpanjang kebijakan PSBB. Sebab, sambung dia, kasus corona di Jakarta belum mengalami penurun.
"Ya selama corona belum beres ya terus aja. Kita sih dukung," tutupnya.
Baca Juga:
PKS: Kebijakan PSBB di Jabodetabek Belum Efektif Membendung Penyebaran COVID-19
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dihentikan sementara pengoperasiannya untuk mendukung penerapan PSBB dalam menekan penyebaran COVID-19.
"Dua hari lalu saya usulkan ke ad interim (Menhub ad interim Luhut Binsar Pandjaitan) agar operasi Commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," kata Anies dalam rapat dengan Timwas Covid-19 DPR RI, Kamis (16/4) kamis kemarin.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan
