Pimpinan DPR Sebut Isu Pergantian Kepala BIN Bukan Info A1
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/jk
MerahPutih.com - Isu pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sedang kencang berhembus di tengah tahun politik menjelang Pilpres 2024. Namun, isu tersebut dikabarkan bukan dari sumber terpecaya.
Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya belum mendengar langsung informasi pergantian pucuk pimpinan di badan telik sandi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
Jenderal Dudung Diprediksi Jadi Kepala BIN, Agus Subiyanto KSAD
“Ya kalau dari Pak Presiden kita belum denger apa-apa ya. Tetapi kan ya itu banyak berseliweran-berseliweran di medsos,” kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).
Dengan demikian, Dasco menganggap isu tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Karena menurutnya isu valid pergantian Budi Gunawan dari Kepala BIN hanya bersumber dari pernyataan Jokowi, bukan dari medsos.
Baca Juga:
“Saya anggap itu bukan info A1, ya kalau memang ada itu pasti nanti infonya yang betul ya dari Istana, kan begitu, oke?” pungkas Dasco.
Isu pergantian Kepala BIN Budi Gunawan santer diperbincangkan di media sosial (medsos). Bahkan, Jenderal TNI Dudung Abdurachman disebut-sebut akan menempati jabatan Kepala BIN. (Pon)
Baca Juga:
Sebut Aura Jokowi Pindah, Kepala BIN Doakan Prabowo Sukses di Pemilu 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik