Pimpinan DPR Sebut Isu Pergantian Kepala BIN Bukan Info A1
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/jk
MerahPutih.com - Isu pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sedang kencang berhembus di tengah tahun politik menjelang Pilpres 2024. Namun, isu tersebut dikabarkan bukan dari sumber terpecaya.
Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya belum mendengar langsung informasi pergantian pucuk pimpinan di badan telik sandi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
Jenderal Dudung Diprediksi Jadi Kepala BIN, Agus Subiyanto KSAD
“Ya kalau dari Pak Presiden kita belum denger apa-apa ya. Tetapi kan ya itu banyak berseliweran-berseliweran di medsos,” kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).
Dengan demikian, Dasco menganggap isu tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Karena menurutnya isu valid pergantian Budi Gunawan dari Kepala BIN hanya bersumber dari pernyataan Jokowi, bukan dari medsos.
Baca Juga:
“Saya anggap itu bukan info A1, ya kalau memang ada itu pasti nanti infonya yang betul ya dari Istana, kan begitu, oke?” pungkas Dasco.
Isu pergantian Kepala BIN Budi Gunawan santer diperbincangkan di media sosial (medsos). Bahkan, Jenderal TNI Dudung Abdurachman disebut-sebut akan menempati jabatan Kepala BIN. (Pon)
Baca Juga:
Sebut Aura Jokowi Pindah, Kepala BIN Doakan Prabowo Sukses di Pemilu 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Pembahasan RUU Penyadapan Harus Berhati-Hati Demi Jaga Hak Privasi