Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Aktivitas padat kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto belakangan memicu perdebatan hangat ruang publik, memantik reaksi pro dan kontra dari kalangan politisi hingga pengamat internasional. Dinamika politik global menuntut kehadiran pemimpin negara secara langsung, memicu kritik tajam sekaligus pembelaan dari Legislatif.
Bahkan, frekuensi perjalanan internasional Prabowo terlaksana demi merespons kebutuhan mendesak serta situasi politik global saat ini.
Mempunyai strategi-strategi tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali-harus sekian kali, karena itu dinamis,
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Respons Dinamika Geopolitik Dunia
Dasco menjelaskan, turbulensi geopolitik global saat ini berdampak langsung terhadap stabilitas berbagai sektor dalam negeri. Pemerintah menerapkan strategi khusus dalam merancang arsitektur hubungan internasional demi mengamankan kepentingan nasional.
Baca juga:
Prabowo Lawatan ke Paris, Presiden Macron Apresiasi Indonesia Borong Jet Tempur Rafale
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai upaya pembatasan ruang gerak diplomasi presiden justru bersifat kontraproduktif. Ketika muncul perjalanan mendadak, hal tersebut murni bentuk respons cepat terhadap situasi darurat internasional mengharuskan kehadiran kepala negara.
“Pembatasan-pembatasan, apalagi berkaitan dengan jumlah, waktu kunjungan, saya pikir itu tidak substantif,” tegas Dasco.
Poin-Poin Kritikan Mantan Wamenlu
Sebelum pembelaan dari pihak parlemen muncul, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melayangkan sorotan tajam terkait efisiensi perjalanan dinas tersebut. Dino merinci sejumlah catatan krusial menyangkut aktivitas internasional presiden selama 1,5 tahun terakhir.
Poin kritik Dino Patti Djalal terhadap agenda internasional Presiden Prabowo:
-
Efisiensi Anggaran: Pembiayaan rangkaian kunjungan luar negeri memerlukan evaluasi ketat demi menghemat kas negara.
-
Ukuran Delegasi: Jumlah rombongan ikut dalam dinas luar negeri terindikasi terlalu gemuk dan perlu pembatasan.
-
Keterbukaan Informasi: Transparansi jadwal serta agenda kunjungan memerlukan akses publik lebih luas.
-
Frekuensi Perjalanan: Intensitas kunjungan ke berbagai negara dalam kurun waktu 1,5 tahun dinilai terlalu tinggi.
-
Optimalisasi Forum: Pemerintah sebaiknya memanfaatkan pertemuan bilateral dalam forum internasional demi menekan biaya.
Baca juga:
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Merespons kritik tersebut, pimpinan DPR RI menyatakan kesiapan menampung segala saran masukan asalkan menyentuh aspek substansi, bukan sekadar mempersoalkan durasi kunjungan singkat Prabowo.
